Network
Secara teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh setingkat bidang yaitu Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, yang terdiri dari Seksi Pembinaan Kependudukan; Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil; dan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Saat ini jumlah penduduk di provinsi Banten berada pada angka 10.722.374 jiwa, dan penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik sebanyak 7.826.618 jiwa atau sebesar 72,99%. Dari total wajib KTP eleketronik hanya tersisa sekitar 0,77% atau sekitar 59.947 jiwa. (sumber: Ditjen Dukcapil Kemendagri RI).
Dari aspek capaian kepemilikan akta lahir 0-18 Tahun Kab/Kota di Provinsi Banten telah mencapai 94,12% atau sebanyak 3.047.685 jiwa. Bahkan saat ini Provinsi Banten mendapat peringkat ke-2 terbaik nasional dalam kepemilikan akta lahir 0-18 tahun setelah DI Yogyakarta dan diikuti Lampung, Kalimantan Timur dan Gorontalo untuk peringkat ke 3, 4 dan 5.
Bahwa keberhasilan tersebut tentunya masih menyisakan berbagai persoalan yang hars diatasi oleh provinsi Banten, diantaranya adalah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terutama yang memiliki geografi yang sulit dijangkau. Masih perlu adanya upaya-upaya yang lebih fokus terhadap penanganan administrasi kependudukan mengingat Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi barometer pemerintah terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak pada perencanaan berbasik NIK.
Sehingga perlu adanya perhatian khusus negara dan pemerintah daerah khususnya dalam menentukan perangkat daerah mana yang akan menangani urusan Administrasi Kependudukan ataukah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri yang menanganinya sebagaimana dimaksud oleh PP Nomor 40 Tahun 2019.
