Network
TANGERANG, (KB).- Pemkot Tangerang memberikan tindakan tegas bagi pelanggar PSBB di Kota Tangerang mulai Kamis (14/5/2020). Adapun sanksi yang diberikan bukan berupa denda, tetapi wajib mengikuti rapid test Covid-19. Jika hasil tes tersebut terbukti positif Covid-19, pelanggar akan diisolasi oleh petugas dan tidak diperbolehkan pulang.
Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Ivan Yudhianto menyatakan bagi pelanggar yang kedapatan di lokasi check point PSBB akan langsung dihentikan. Pelanggaran yang dimaksud, adalah tidak mengenakan masker, berboncengan motor tidak satu arah atau alamat, hingga penumpang kendaraan roda empat melebihi batas kapasitas.
"Begitu kedapatan mereka akan langsung didata, langsung di-rapid. Kalau hasilnya negatif kami pulangkan, tapi kalau positif kami isolasi," katanya.
Awalnya, pemkot berencana menerapkan sanksi denda bagi pelanggar. Namun, hal tersebut urung, karena perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit. Terlebih, sanksi yang diberikan bertujuan menyadarkan masyarakat terkait pentingnya mengikuti protokol kesehatan.
"Lagi pula kalau tipiring itukan biasanya bayar denda. Sekarang kondisi begini, masyarakat lagi susah masa ditambah beban," ujarnya.
Bagi pelanggar diketahui terpapar Covid-19, akan dibawa ke tempat isolasi yang telah disediakan. Tak seperti sebelumnya di mana warga bisa isolasi mandiri, kali ini tidak diperkenankan.
"Satu kecamatan akan ada satu tim kesehatan. Mudah-mudahan jumlah penderita menurun," ucapnya.
Ia mengklaim, ketersediaan alat rapid test mencukupi bagi pelanggar PSBB. Pemkot juga menegaskan akan melakukan pengetatan PSBB semaksimal mungkin selama lima hari terakhir PSBB jilid dua ini. Meski begitu, dia belum dapat memastikan apakah PSBB Kota Tangerang akan kembali diperpanjang.
Tes swab sendiri
Terpisah, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyayangkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) atau dikenal dengan swab test yang hasilnya yang lama diperoleh. Itulah sebabnya, tutur dia, gerak cepat Pemerintah Kota Tangerang sering terhenti dengan data kasus yang lama diperbarui setelah 9-14 hari dilakukan swab test.
"Hanya saya meragukan (hasilnya), karena pemeriksaan PCR lama," katanya.
Untuk itu, ujar dia, meminta alat tes sendiri ke Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi.
"Saya minta pak Muhadjir, coba kalau di daerah yang ada kasus lebih dari 25 atau 30, seperti Tangerang kasusnya banyak, tolong diberikan alat, karena kami kesulitan (mendata kasus baru)," ucapnya.
Ia mengatakan, salah satu risiko yang terjadi akibat lambatnya hasil swab test tersebut, adalah pasien yang terus beraktivitas. Terlebih, apabila pasien yang tidak memiliki gejala, tutur dia, bisa jadi sebelum mereka tidak mengetahui status positif atau tidak, pasien akan terus beraktivitas tanpa tau membawa virus Covid-19.
"Nah 9 hari (menunggu hasil tes) orang yang OTG dia belum tahu statusnya, dia akan ke mana-mana dan bisa menularkan yang lain. Itu yang jadi masalah," katanya. (DA)*
