Network
SERANG, (KB).- Pemerintan daerah (Pemda) di Banten disarankan untuk memanfaatkan atau memaksimalkan pengunaan media massa cetak dan elektronik serta media sosial (medsos) dalam menyosialisasikan informasi, data, dan edukasi penanganan Covid-19 ke masyarakat.
Demikian dikatakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan kepada Kabar Banten, Senin (8/6/2020). Dedy meyakini dengan memanfaatkan media massa cetak dan elektronik serta medsos, informasi yang disampaikan dapat tersebar luas ke masyarakat.
“Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat terwujud dengan baik,” ujar Dedy.
Dedy menjelaskan dana penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemda cukup besar. Akan tetapi kasusnya juga semakin banyak, dan keluhan serta laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Banten pun banyak.
Harus serius
Menurut Dedy pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Banten harus lebih serius melihat persoalan ini. “Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial terkait Covid-19 ini benar-benar tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya,” kata Dedy.
Dia mengharapkan Gugus Tugas Percepatan yang sudah dibentuk beberapa bulan lalu melakukan upaya-upaya percepatan dalam melakukan pendataan dan pendistribusian bansos kepada masyarakat.
“Nama gugus tugasnya saja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ini artinya harus ada langkah-langkah konkret terkait percepatan tersebut, di atas situasi normal atau biasa. Baik itu terkait dengan kesiapan RSUD Rujukan, refocusing/realokasi APDB yang telah ditetapkan untuk penanganan Covid-19 dan juga yang terpenting adalah terkait bansos dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Banten,” ujarnya.
Dedy juga menegaskan pemda harus memberikan informasi dan edukasi serta data yang akurat kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak bingung dengan fakta yang sebenarnya.
