"Kemarin itu kan teman-teman melaksanakan musyawarah tertutup. Diharapkan teman teman bisa melakukan persiapan lagi, untuk melakukan musyawarah terbuka," katanya.
Bagja mengaku siap turun kembali ke Pandeglang untuk memantau pada musyawarah terbuka antara pasangan jalur perseorangan Krisyanto Jamrud - Hendra Pranova dengan KPU.
"Kalau ada waktu kita akan memantau langsung saat melakukan musyawarah terbuka," ucapnya.
Selain memantau masalah persoalan laporan tahapan Pilkada , Bagja mengaku akan memantau pelanggaran ASN juga. Sebab pada kontestasi Pilkada Pandeglang rentan terjadinya pelanggaran netralitas ASN.
"Ya, pelanggaran netralitas ASN, itu sedang dalam proses penyelidikan. Ada laporan juga dan semua yang berkaitan dengan ASN akan dipantau juga oleh Bawaslu Provinsi ," katanya.
Menurut dia, saat nanti calon dari petahana gencar melaksanakan kunjungan kerja , itu merupakan hal yang wajar. Sebab kunjungan kerja merupakan kewajiban dari bupati Pandeglang. Namun demikian, pihaknya meminta tim pemantau di tingkat kecamatan untuk mengawasi ketat kunjungan bupati tersebut.
"Kalau petahan kunker itu wajar, tapi terkadang memang ada terselip ke arah Pilkada dan itu yang jadi persoalan. Kunker itu kan tugas bupati , bukan hal yang dilarang. Ada imbauan, karena bisa diindikasikan melakukan penggunaan fasilitas negara, memanfaatkan program yang jelas tidak melanggar pasal 71 Peraturan Bawaslu," katanya.
Di lokasi yang sama, Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadj memastikan kunjungan Bawaslu RI merupakan pemantauan terkait sengketa laporan tahapan Pilkada. Sebab pihaknya sedang melaksanakan penyelesaian sengketa.
"Beliau itu kan tahu kalau Bawaslu Pandeglang ada kasus sengketa. Maka dari itu beliau turun ke Pandeglang, tapi itu bukan berarti hanya ke Pandeglang mungkin juga ke daerah lain yang sedang menggelar tahapan Pilkada," ujarnya.
Sementara Krisyanto berharap KPU menghitung kembali hasil syarat dukungan.Karena jumlah syarat dukungan tersebut diakuinya telah memenuhi dukungan calon perseorangan.