Network
KABAR BANTEN - Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Pandeglang, Nuriah mengatakan, untuk mengusut tuntas dugaan kasus pemotongan Bantuan Sosial atau Bansos PKH di 6 desa yang ada di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, pihaknya telah membentuk Tim Khusus (Timsus).
"Kami sudah membentuk Tim Khusus yang terdiri dari 12 orang, mereka sudah bekerja sejak dua hari lalu, dalam membongkar dugaan pemotongan uang Bansos PKH di Kecamatan Mandalawangi itu," kata Nuriah kepada awak media, Rabu 21 Juni 2023.
Dikatakan Nuriah, Tim Khusus ini terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang benar-benar dipercayai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.
"Mereka ditugaskan turun ke lapangan, untuk memastikan berapa pemotongan uang PKH dari masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berapa jumlah KPM nya," ungkapnya.
Menurut Nuriah, Tim Khusus yang ditugaskan untuk mencari fakta tersebut diberi target selama 3 hari dalam melaksanakan tugasnya untuk membongkar kasus dugaan pemotongan Bansos PKH tersebut.
"Ini hari ketiga mereka bekerja, besok nanti kita akan kumpulkan rekap hasil dari penelusuran Tim di lapangan," ujarnya.
Nuriah juga mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada oknum pendamping PKH yang diduga telah melakukan pemotongan Bansos PKH di 6 desa di Kecamatan Mandalawangi.
"Ya jelas akan ada sanksinya, bahkan hingga sanksi pemecatan," tegasnya.
Sebelumnya telah diberitakan, bahwa sejumlah masyarakat Mandalawangi yang tergabung dalam Gerakan Aspirasi Masyarakat Mandalawangi (GAMM) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Pos Pandeglang, Selasa 20 Juni 2023.
Dalam aksinya massa GAMM menuntut agar PT Pos Pandeglang segera mengembalikan uang bantuan sosial (PKH) kepada para KPM. Selain itu, massa juga meminta agar oknum pendamping PKH dan oknum PT Pos Pandeglang dipidanakan.
Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa GAMM Ahmad Sopian Sauri mengatakan, bahwa dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) itu terjadi pada penyaluran tahap 1 dan 2.
"Dugaan pemotongan bansos PKH ini terjadi pada penyaluran tahap 1 dan 2 secara sepihak oleh pendamping PKH dan oknum pegawai PT Pos Pandeglang," kata Sopian.
Dikatakan Sopian, dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) ditemukan di 6 desa yang ada di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
"Temuan kita dilapangan, dugaan pemotongan Bansos PKH ini terjadi di 6 desa diantaranya, desa Panjangjaya, Cikoneng, Pari, Ramea, Cikumbuen, Sinarjaya, dengan nominal pemotongan mulai Rp100 ribu sampai dengan Rp250 ribu per KPM," ungkapnya.
Sopian menegaskan, pihaknya telah membuat Laporan Pengaduan (Lapdu) kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang agar dugaan kasus ini segera ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kami tadi sudah menyampaikan Lapdu kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang, kami mendorong Kejaksaan negeri Pandeglang agar seger menindaklanjuti dugaan kasus pemotongan bansos PKH yang terjadi di 6 desa di Kecamatan Mandalawangi," tegasnya.
"Selain itu, kami menuntut kepada PT Pos Pandeglang agar segera mengembalikan uang masyarakat yang diduga telah di potong oleh oknum PT Pos Pandeglang di bagian juru bayar," sambungnya.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pandeglang Wildani Hafit mengakui, bahwa pihaknya telah menerima Laporan Pengaduan (Lapdu) dari massa GAMM terkait dugaan kasus pemotongan bansos PKH di Kecamatan Mandalawangi.
Baca Juga: Bansos PKH Diduga Dipotong Oknum, Warga Mandalawangi Geruduk Kantor Pos Pandeglang
"Untuk pengaduan ini kami sudah terima, kemudian akan segera kami proses dan kami pun meminta bantuan dari masyarakat dikala kami mengkroscek ke lapangan terkait data yang diserahkan," kata Wildani.
Ditemui ditempat terpisah, Manager operasi PT Pos Pandeglang Nanang Suparman mengatakan, untuk menindaklanjuti dugaan kasus ini pihaknya meminta telah meminta data dari massa GAMM untuk dipelajari lebih lanjut.
"Adapun untuk oknum yang bersangkutan sudah lama tidak masuk Kantor, kami juga sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan namun hingga saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan kami,"ungkapnya.
"Soal pengembalian uang KPM saya akan coba komunikan kepada Kepala Kantor, karena saya tidak bisa memutuskan," tandasnya.***
