Network
KABAR BANTEN – Pemprov Banten menargetkan nilai pendapatan daerah di Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2023 kurang lebih sebesar Rp 12 Triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, dari nilai target pendapatan tersebut, realisasinya baru 73,56 persen atau Rp 8,46 Triliun lebih.
Realisasi pendapatan daerah tersebut terhitung pada Jumat 6 Oktober 2023.
Baca Juga: Dipastikan Tak Tebang Pilih, Bawaslu Kabupaten Serang Masih Temukan Bacaleg Pasang APK
“Ini per 6 Oktober,” ujar Rina menjelaskan waktu capaian nilai realisasi pendapat daerah kepada Kabar Banten, Senin 9 Oktober 2023.
Sementara untuk belanja daerah sudah mencapai diangka 60,75 Persen atau Rp7,12 Triliun lebih.
“Belanja 60,75 Persen,” katanya Kembali menjelaskan realisasi belanja daerah di APBD Banten Tahun Anggaran 2023.
Dari presentasi tersebut, capaian realisasi belanja tertinggi di BPKAD Provinsi Banten mencapai 86,74 persen.
“Capaian realisasi belanja tertinggi BPKAD 86,74 persen,” katanya.
Sementara serapan belanja di APBD Banten Tahun Anggaran 2023 terendah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Provinsi Banten baru 5,19 persen.
Baca Juga: 4 Alasan tidak Mabuk Saat Naik Kereta Api, Salah Satunya Ruang Gerak yang Luas
“Terendah PRKP 5,19 persen,” jelas Rina. Serapan tersebut juga terhitung pada Jumat 6 Oktober 2023.
Anggota DPRD Provinsi Banten Gembng R Sumedi menilai, masih rendahnya serapan belanja di PRKP Provisni Banten disebabkan perubahan sistem.
"ini karena pelaksanaannya terlambat, terkait perubahan sistem dari lelang menjadi e-katalog," katanya.
Gembong menurutkan, saat rapat koordinasi dengan Komisi 4 DPRD Provisni Banten, PRKP Provinsi Banten menargetkan program bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2023.
"Tapi dalam rakor terakhir dengan komisi 4, Kadis PRKP berjanji akan menyelesaikan semua programnya di akhir tahun ini," tuturnya.***
