Network
KABAR BANTEN - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Andi Syafrani menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) tidak ancam keberadaan pesantren dan pidanakan Kiai.
Hal itu disampaikan untuk merespon khawatiran sejumlah pihak atas informasi yang diedarkan secara masif di media sosial, terkait RUU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap pesantren.
Menurutnya terdapat enam undang undang terkait pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam RUU Ciptaker. Untuk pendidikan sendiri, RUU Ciptaker hanya mengatur perizinannya, yaitu pada paragraf 12. Adapun UU No 18/2019 tentang Pesantren tidak termasuk salah satu yang diatur dalam RUU tersebut.
Baca Juga: Mayoritas Pengangguran Ingin RUU Cipta Kerja Segera Disahkan
“Dalam bahasa ushul fiqih, RUU Ciptaker sudah muqoyyad (terbatas) mengatur enam UU terkait kebudayaan dan pendidikan. UU tentang Pesantren tidak termasuk,” tegas Ketua Ikatan Alumni Pesantren Mambaul Hikam Jombang ini kepada media di Tangerang, Kamis, 10 September 2020.
Pendapat ini juga sebelumnya disampaikan Andi dalam Forum Mudzakarah Kiai Menimbang Kemaslahatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Pesantren, yang digelar FSPP Banten, di Serang pada 7 Februari 2020 lalu.
Dijelaskannya, terkait pendidikan juga, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah atura. utama yang dimuat dalam RUU Ciptaker.
Baca Juga: Buruh Tunda Demo Tolak RUU Cipta Kerja
Dalam Pasal 62 UU Sisdiknas, diatur soal kewenangan perizinan lembaga Pendidikan, sedangkan Pasal 71 mengancam pidana bagi lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin pendirian lembaga pendidikan formal ataupun nonformal.
RUU Ciptaker mengubah pasal 62 dan 71 Sisdiknas hanya terkait kewenangan perizinan pendirian lembaga pendidikan, dari kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah pusat saja.
