Network
KABAR BANTEN - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies yang akan menerapkan kembali PSBB total pada 14 September mendatang, tidak hanya menuai kritikan dari berbagai kalangan.
Namun, juga serangan dari kabinet Presiden Jokowi, yang terdengar dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional.
Dalam rapat tersebut beberapa narasumber diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Baca Juga: PSBB, Pusat Kegiatan Keramaian di Cilegon Ditutup Sementara
Di balik serangan para menteri tersebut, ternyata terdapat alasan yang menjadi catatan dan diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Seperti diberitakan pikiran-rakyat.com dalam artikel "Soal Dampak Buruk Berlakukan PSBB Total, Ini Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani", Menkeu menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berdampak pada kontraksi perekonomian tidak hanya di Indonesia. Dikatakan Sri, dampak ini akan dirasakan oleh hampir seluruh negara.
Lebih lanjut, ia mengatakan di Indonesia PSBB sudah mulai diberlakukan sejak awal Maret lalu, sehingga ekonomi langsung terkontraksi.
Baca Juga: DKI Jakarta 'Tarik Rem', Tiga Kepala Daerah Dukung PSBB Total
Hasilnya, pada kuartal II-2020, perekonomian terkontraksi hingga minus 5,32 persen. "PSBB atau bahkan di berbagai negara mereka melakukan penutupan total atau lockdown memberikan dampak yang luar biasa serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujarnya dalam penyambutan mahasiswa baru ITB yang dikutip, Jumat 11 September 2020.
Lebih lanjut, ia mengatakan kontraksi yang dalam ini terjadi karena saat PSBB diterapkan semua aktivitas perekonomian terhenti. Bahkan terjadi PHK besar-besaran.
