Network
KABAR BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten sedang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2024.
Proses pembahasan ditargetkan selesai dibahas oleh Tim Anggaran Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten akhir November 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asert Daerah atau BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, didalam Rancangan APBD Banten Tahun Anggaran 2024, nilai pendapatkan ditarget Rp 11,7 Triliun.
Baca Juga: Tok, APBD Kabupaten Serang 2024 Disepakati
“11,7 T, ini rencana pendapatan,” ujar Rina kepada Kabar Banten, belum lama ini.
Sementara itu, nilai belanja dalam Rancangan APBD Banten Tahun Anggaran 2024 direncanakan tembus diangka Rp 11,8 Triliun.
"Rencana belanja 11,8,” ujar Rina menyebutkan nilai rencana belanja daerah di APBD Banten Tahun Anggaran 2024 mendatang.
Meski demikian, nilai yang disebutkannya tersebut baru sebetas rencana.
Sebab hingga kini rencana penggunaan APBD Banten Tahun Anggaran 2024 itu masih dalam pembahasan.
Rina mengaatakan, bahwa pembahasan ditarget selesai pada Kamis (30/11/2023.“Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 selesai,” katanya.
Prioritas rencaan penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 itupun disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri Forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 di salah satu hotel di Wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa 14 November 2023.
“Kita itu memiliki tugas, kan pemerintah itu melayani, layanan-layanan dasar harus dikedepankan, apa saja itu?, pendidikan, kesehatan, penguatan ekononomi. Termasuk mengurangi pengangguran kemiskinan,” ujar Al Muktabar saat ditanya Kabar Banten soal prioritas rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang.
Al Muktabar mengakui bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pengangguran dan juga kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan Pemprov Banten.
Namun untuk bidang sektor pengangguran menurutnya, memang tidak memungkinkan bisa sampai 0 persen di wilayah kerjanya.
Meskidemikian lanjutnya, upaya untuk menekan angka pengangguran terus dilakukan.
Baca Juga: Irjen Abdul Karim Resmi Jabat Kapolda Banten, Langsung Emban Misi Ini
“Mungkin pengangguran sama sekali zero itu tidak, karena diberbagai negara juga begitu. Karena itu selera manusia. Kita berusaha untuk mendekatkan itu, seminimal mungkin ditekan angkanya. Nah ini yang perlu selalu kita giatkan. Kan pembangunan itu dinamis, suatu hal yang berkembang terus, berkelanjutan,” jelasnya.
Iapun masih mengandalkan kehadiran investasi di Provinsi Banten untuk mengentaskan kasus pengangguran di Provinsi Banten.
Diketahui, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten bahwa pada Agustus 2023 angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten paling tinggi tingkat nasional yakni mencapai 7,52 persen atau 448 ribu orang.
Dari jumlah tersebut paling banyak di Kabupaten Serang mencapai 9,94 persen dan Kabupaten Pandeglang 9,05 persen.
Sementara Kabupaten Lebak hanya 7,57 persen, Kota Serang 7,45 persen, Kota Cilegon 7,25 persen, Kabupaten Tangerang 6,94 persen, Kota Tangerang 6,76 persen, Kota Tangerang Selatan 5,81 persen.
“Kerangka pikir rencana pembangunan jangka menenga yang setiap tahunnya dituangkan dalam RAPBD kita. Tapi RABD kita suatu bagian kecil pemicu dari kinerja ekonomi, swasta yang besar sekali. Ini perlu disingkronkan, kita bicara regulasi, melayani, giat besar itu dalam rangka investasi berbagai usaha lainnya,” katanya.
Semnetara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum lebih mendorong Rencana penggunaan APBD Banten Tahun 2024 untuk mendorong nilai kesejahteraan masyarakat.
"Ekonomi ini yang harus menjadi prioritas, termasuk pemerintah harus hadir menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian itu nilai kesejahteraan masyarakat meningkat,” harapnya.***
