Network
KABAR BANTEN - Kota Serang menduduki peringkat ke empat dengan jumlah pengangguran tertinggi se Provinsi Banten, dan hal itu dipengaruhi dengan adanya kebijakan kewenangan mengenai pemberian sanksi yang tidak bisa dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang.
Sehingga, pemerintah tidak dapat mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang Moch Poppy Nopriadi mengatakan, apabila kewenangan pemberian sanksi terhadap perusahaan diberikan kepada Disnakertrans atau pemerintah daerah, pihaknya dapat mengintervensi perusahaan untuk memprioritaskan pekerja lokal ketika membuka usaha di daerah.
"Kewenangan Disnakertrans kota dan kabupaten terhadap industri sangat terbatas. Mulai dari pengawasan, penindakkan, hingga penutupan operasional dan pemberian sanksi itu adanya di Disnaker Provinsi Banten," katanya.
Sehingga, kata dia, Disnakertrans Kota Serang tidak dapat memaksakan investor atau industri untuk mengakomodir warga atau pekerja lokal di perusahaannya.
Padahal, itu cukup berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di daerah, termasuk tingkat kesejahteraan, serta kemiskinan.
"Jadi kami tidak bisa memaksakan dunia industri untuk benar-benar mengikuti keinginan kami dalam mengakomodir pengangguran di kabupaten/kota masing-masing. Harusnya, idealnya kami juga memegang kewenangan itu," ujarnya.
Baca Juga: Minimnya Investasi di Kota Serang Jadi Penyebab Angka Pengangguran Tinggi
Sebab, selama ini para pengusaha lebih banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Disnaker Provinsi Banten.
