Network
Sedangkan, yang mengetahui persoalan di daerah adalah Disnakertrans kabupaten dan kota masing-masing.
Sehingga, hal itu berdampak pada angka pengangguran dan jumlah tenaga kerja yang terserap tidak maksimal.
"Ya, karena perusahaan lebih takut dengan Disnaker provinsi dibandingkan kabupaten atau kota. Jadi, banyak hal yang berpengaruh terhadap hal-hal itu, walau pun program kami ada, tapi kewenangan penindakkan adanya di provinsi," tuturnya.
Namun, dia mengakui, setiap perusahaan lebih memilih pekerja atau pegawai dengan kemampuan yang sesuai dan mumpuni dalam bidangnya.
"Jadi, kami pun tidak bisa memaksakan itu. Makanya, kami memberikan pelatihan dan pembinaan keterampilan untuk mereka," ucapnya.
Baca Juga: Terkendala Anggaran Hingga Minim Industri Besar Jadi Penyebab Tingginya Pengangguran di Kota Serang
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang harus tegas terhadap investor yang masuk ke daerah.
Seperti beberapa waktu lalu, perusahaan grosir bahan bangunan yang membuka usaha di wilayah Ibu Kota Provinsi, harusnya Pemkot peka dan memberikan arahan kepada pengusaha untuk memprioritaskan pekerja lokal.
"Kami sudah sering mengatakan itu. Tujuan memudahkan investasi di Kota Serang itu bukan hanya soal pendapatan asli daerah saja, tapi juga penyerapan tenaga kerja lokal, pribumi. Jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi," katanya.***
