Network
KABAR BANTEN - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum membayar lunas biaya perawatan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten. Hal itu membuat kebutuhan operasional rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten itu terpengaruh.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 ditanggung Kemenkes melalui BPJS Kesehatan. Dia tak mengungkap berapa seluruh total biaya perawatan di RSUD Banten, namun biaya perawatan itu belum seluruhnya direalisasikan.
"Untuk RSUB (RSUD Banten) baru terealisasi Rp 1,5 miliar," katanya, Rabu 16 September 2020.
Besaran biaya pasien Covid-19 cukup tinggi. Dalam sehari biaya satu pasien bisa Rp 9 hingga Rp 22 juta. Di RSUD Banten terdapat pasien yang dirawat sampai 30 hari, jika Rp 22 juta dikali 30 hari maka bisa satu orang sampai Rp 600 juta.
"Kita klaim satu pasien dan itu tetap masuk anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," ujarnya.
Baca Juga : Pertama Kali di Provinsi Banten, Kenaikan Covid-19 Lebih dari 100 Kasus Dalam Sehari
Disinggung apakah pembayaran biaya yang belum tuntas juga terjadi di rumah sakit lain yang menangani Covid-19, ia tak mengetahuinya. Sebab, klaim pembayaran perawatan Covid-19 langsung dilakukan masing-masing rumah sakit.
"Jadi saya tidak tahu berapa sampai dengan hari ini klaim yang sudah cair ke masing-masing RS," ucapnya.
Belum lunasnya pembayaran biaya perawatan Covid-19 berpengaruh terhadap kebutuhan operasional RSUD Banten.
"Selain itu, masih tertahannya uang BLUD RSUB di Bank Banten juga mempengaruhi operasional," katanya.
Aktivitas warga tinggi
Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkap, kasus Covid-19 di Banten masih mengalami per hari. Peningkatan ini disebabkan oleh mulai tingginya aktivitas warga Banten ke Jakarta. Peningkatan juga tidak lepas dari munculnya klaster baru penularan di Banten yaitu perkantoran di wilayah Tangerang Raya.
Baca Juga : Program Pemulihan Ekonomi, Pemprov Banten Diguyur Dana Pinjaman Rp 851,7 Miliar
"Jakarta memang zona merah yang menjadi sumber, trasmiter Jakarta-Banten. Sebagian orang Banten masih pulang pergi Jakarta dengan naik kereta api, kendaraan umum dan lain sebagainya termasuk aktivitas kerja di Jakarta. Ini sangat memungkinkan bahwa terjadi penularan, paparan terhadap Covid-19. Ini memang yang harus kita mengambil langkah-langkah," ucapnya.
Peningkatan juga disertai dengan munculnya klaster baru penularan yaitu perkantoran di wilayah Tangerang Raya. Untuk mengantisipasi lebih lanjut, pihaknya akan tetap memperpanjang work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemprov Banten.
"Tangerang itu kantor-kantor jadi klaster baru bahkan Puskesmas. Makanya tetap diterapkan WFH, toh selama ini program tetap berjalan," ucapnya.***
