Network
"Tentu lembaga KI ini kan salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Lebih dari itu mendorong agar badan publik transparan, sehingga hak warga intuk tahu terpenuhi," paparnya.
Maka dari itu lanjutnya, semua unsur di Pemprov Banten harus mendukung hal itu dengan memastikan pungsi lembaga KI Provinsi Banten bisa berjalan dengan baik.
"Pemerintah Provinsi Banten Kamis yakin masih punya semangat untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Banten," harapnya kepada lembaga KI Provisni Banten.
Sementara itu, belasan usulan sengketa informasi yang sudah teregistrasi di Komisi Informasi KI Provinsi Banten terbengkalai.
Sebab jabatan Komisioner KI Provinsi Banten masih kosong. Sementara uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPRD Provinsi Banten hingga kemarin belum selesai.
Panitera Pengganti KI Provinsi Banten Rudianto mengatakan, pada tahun 2024 ini kurang lebih ada 3 usulan sengketa infromasi publik yang teregistrasi ke KI Provinsi Banten.
Namun, total keseluruhan ada kurang lebih 19 usulan sengketa infromasi yang belum ditindaklanjuti. Jumlah itu warisan usulan sengketa pada tahun 2023.
“19 register, tunggakan sidang 2023. Registrasi masuk 2024 tiga registrasi,” jelas Rudianto kepada Kabar Banten saat ditanya mengenai jumlah usulan sengketa infromasi publik terbaru pada tahun 2024 dan jumlah keseluruhan yang teregistrasi ke KI Provinsi Banten, Senin 15 Januari 2024.
Belum ditindaklanjutinya belasan sengketa infromasi tersebut, lantaran jabatan Komisioner KI Provinsi Banten masih kosong.
