Network
KABAR BANTEN - DPRD Provinsi Banten menilai posisi ekonomi Indonesia yang disebut sudah masuk resesi perlu disikapi oleh Pemprov Banten. Kebijakan paling mendasar yang perlu diambil yaitu memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat.
Sehingga pada situasi ekonomi resesi tidak ada masyarakat yang kesulitan membeli makanan dan mengakibatkan kelaparan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, merujuk pada indikator yang terjadi, ekonomi Indonesia sebenarnya telah mengalami resesi sejak beberapa waktu kemarin. Hanya saja waktu itu tidak dinyatakan langsung oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Masih Bingung Apa Itu Deals Sekitarmu ShopeePay? Simak Tips & Triknya
"Tapikan indikantor-indikatornya sudah terjadi," katanya dihubungi Kabar Banten melalui sambungan seluler, Rabu 23 September 2020.
Persoalan paling mendasar bukan terletak pada ekonomi Indonesia yang mengalami resesi, melainkan penanganan terhadap pandemi Covid-19 yang harus dilakukan secara konsisten. Karena ekonomi Indonesia yang mengalami resesi merupakan turunan dari pandemi Covd-19.
"Jadi dalam situasi ini bersama kita fokuskan penanganan pandeminya. Covid belum ada tanda-tanda mendatar aja belum, apalagi menurun, masih nanjak terus," katanya.
Baca Juga : Pengamat Dukung Pemda Utamakan UMKM Hadapi Resesi Ekonomi
Langkah penting yang perlu dilakukan Pemprov Banten dalam penanganan Covid-19 yaitu gencar mempersiapkan rumah isolasi baru.
"Karena trennya di rumah sakit yang ada di Jakarta termasuk di Tangerang, itu sudah mulai penuh oleh pasien-pasien covid," ujarnya.
Selanjutnya tentu saja melaksanakan pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini harus tepat sasaran mengingat masih banyak masyarakat terdampak yang belum tersentuh.
"Banyak masyarakat marjinal yang terdampak oleh pandemi ini dan mereka tidak punya penghasilan. (Penambahan masa pemberian JPS Pemprov Banten) saya rasa itu hal penting untuk dilakukan," ujarnya.
Berkaitan dengan resesi, kata dia, dampaknya bisa terhadap peningkatan jumlah pengangguran dan menurunya kemampuan rumah tangga untuk berbelanja.
"Nah memang harus kita jaga jangan sampai orang tidak punya pekerjaan, dan mereka lapar. Kemudian meningkatkan kriminalitas, itu yang kita harus jaga bener oleh pemerintah," katanya.
Baca Juga : Dorong Sektor UMKM, Banten Bersiap Hadapi Resesi
Pada kondisi tersebut, kebutuhan makan menjadi hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Banten.
"Kebutuhan dasar dan diperhatikan Pemprov adalah makanan, jangan sampai orang tidak beli makanan atau kelaparan, karena itu tanggungjawab dasar pemerintahan," ujarnya.
Tidak ada salahnya, lanjut dia, ide tentang dapur umum untuk bantuan kepada masyarakat mulai dikampanyekan. Tujuannya, masyarakat juga tergerak membantu masyarakat lain yang membutuhkan.
"Bersama-sama masyarakat saling membantu baik yang mampu maupun tidak mampu sama-sama membuat dapur-dapur umum. Supaya mereka yang terdesak dan nanti kebutuhannya sampai pada titik enggak ada makanan, pada hari itu itu bisa ditanganin," katanya.
Menghadapi Tahun Anggaran 2021, Pemprov Banten masih mengedepan pandemi Covid-19 sebagai isu strategis pembangunan. Beberapa kali pembahasan program yang sudah muncul salah satunya pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.
"Jadi untuk menutup belanja rumah tangga yang kurang di Banten. Tampaknya pemerintah pusat melakukan belanja publik termasuk dengan skema pinjaman itu. Tapi memang pemerintah pusat maunya pinjaman itu digunakan untuk belanja infrastruktur, supaya ekonomi bergeliat kembali. Secara tidak langsung dia akan mendorong ke pertumbuhan ekonomi," ucapnya.***
