Network
"Setidaknya tiga hal itu yang menjadi alasan kami untuk mengawasi setiap kegiatan RT/RW. Karena operasional dan aktivitas mereka dibiayai oleh anggaran daerah. Banyak ketua RT/RW yang juga menjadi anggota KPPS tentu akan menjadi rancu nantinya. Maka, apabila mereka terafiliasi pernah mengikuti kampanye salah satu paserta pemilu, itu akan menjadi atensi kami," ujarnya.
Sementara itu, mengenai statement Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin yang membolehkan ketua RT/RW berkampanye, dia mengakui, jika tidak ada aturan tegas yang melarang Ketua RT/RW untuk melakukan aksi kampanye terhadap peserta pemilu.
Hal itu pun tertuang dalam pasal 280 ayat 2 yang hanya menyebutkan sebelas profesi perangkat pemerintahan hingga tingkat desa atau kelurahan.
Termasuk dalam peraturan wali kota (Perwal) nomor 18 tahun 2023 tentang Ketua RT/RW tidak disebutkan secara tegas dan tertulis mengenai larangan tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Kota Serang Tertibkan 5.239 APK Melanggar
"Hanya, di dalam perwal itu menyebutkan jika ketua RT/RW tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai. Bukan (Melarang) kampanye," tuturnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nanas Nasihudin sependapat, jika ketua RT/RW tidak memiliki aturan larangan dalam berkampanye terhadap peserta pemilu.
"Intinya, sepanjang mereka (Ketua RT/RW) bukan anggota partai dan tidak menjadi anggota partai. Karena tidak ada aturan yang melarang itu," ucapnya.***
