Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang pertanyakan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai cenderung menganaktirikan Ibu Kota Provinsi dan bersikap sentimen.
Sebab, banyak kewenangan pemprov di Kota Serang yang justru terkesan diabaikan dan tidak serius dalam penataan serta pembangunan.
Hal itu dibuktikan dengan pemberian bantuan keuangan (Bankeu) yang turun hingga Rp9 miliar dari tahun lalu, yang besarannya Rp25 miliar.
Baca Juga: Bankeu Turun Rp9 M, Pemkot Serang Butuh Rp191 Miliar Untuk Bangun Jalan
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mempertanyakan sikap Pemprov Banten yang seolah tidak memperlakukan Kota Serang sebagai ibu kotanya.
"Ya itulah provinsi. Saya selalu sampaikan, jangan memang karena landasan secara hukum kami diragukan status ibu kota ini," katanya, Selasa 6 Februari 2024.
Menurut dia, sebagai Ibu Kota Provinsi, seharusnya Kota Serang mendapat bantuan keuangan dengan porsi lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Minimal disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, yang juga menjadi kepentingan Provinsi Banten, karena Kota Serang merupakan pintu masuk sekaligus etalase.
"Semestinya kalau status sebagai ibu kota, harus lebih dimanjakan. Karena ada banyak kewenangan provinsi yang ada di Kota Serang dan harus diperhatikan," ujarnya.
