Network
"Perlakuan provinsi terhadap Kota Serang sering kami pertanyakan. Terutama banprov yang seharusnya setiap tahun naik, ini kok fluktuatif, kayak semau-maunya (Pemprov)," lanjut Hasan.
Hasan pun memberikan contoh, ketika Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW) mengomentari kondisi Kota Serang yang disebut kurang layak menjadi Ibu Kota Provinsi, dan dinilai lebih cocok dijadikan ibu kota kecamatan.
Baca Juga: Caleg DPRD Banten Soroti Pendidikan di Kabupaten Lebak
"Harusnya ini menjadi perhatian. Masuk ke Kota Serang seperti masuk ke ibu kota kecamatan. Sampah di mana-mana, ruas jalan gelap, dan itu juga kewenangan provinsi, tapi tidak diperhatikan oleh provinsi," tuturnya.
Kemudian, dari sisi kualitas infrastruktur jalan, pemeliharaan jalan, hingga drainase di Jalan Ayip Usman, yang juga merupakan kewenangan Pemprov Banten, justru terkesan diabaikan begitu saja.
"Mungkin ini jadi keprihatinan yang akhirnya buat kita di Kota Serang kok perlakuan provinsi terhadap kota serang begini amat. Kemarin (Bankeu) Rp25 miliar sekarang jadi Rp16 miliar. Itu bukan turun, tapi anjlok," ucapnya.***
