Network
Kalau pun tidak ada Sirekap kata dia, seharusnya KPU tetap melakukan rekapitulasi secara manual.
Sebab sebenarnya mekanisme proses rekapitulasi dilakukan secara manual tidak berbasis Sirekap.
"Tapi dibuka C hasil diperlihatkan kembali pada saksi plus pengawas pemilu. Si C hasil kemudian akan diinput ke Sirekap, Sirekap kemudian akan di submit dan keluar berita acara. Kami sampaikan kepada pengawas pemilu sebelum dilakukan penandatanganan berita acara dilaksanakan oleh PPK dan saksi itu dipastikan kembali terkait perubahan, kesesuain itu dengan C hasil," ucapnya.
Oleh karena itu kata dia, acuan rekapitulasi yakni C hasil bukan sistemnya.
Dengan demikian terkait adanya penundaan tersebut pihaknya bersurat ke KPU meminta argumentasi alasan KPU menunda pleno kecamatan.
"Jadi jangan khawatir peserta pemilu jika menemukan contoh ada temuan bahwa dari C hasil yang didapat dari saksi ternyata di salinannya berbeda. Karena di C hasil contoh dia dapat suara berapa ternyata di salinan berkurang, disampaikan saja nanti kepada pengawas pemilu nanti pengawas pemilu yang akan menyampaikan. Jangan khawatir kemudian ada suara kurang karena c salinan tidak sesuai," katanya.
Kemudian, kata dia, untuk di Kabupaten Serang tidak ada potensi PSU.
Namun yang ada pemungutan suara lanjutan di empat TPS toga kecamatan yakni Jawilan, Bandung dan Ciruas.
Selain itu ada juga yang dilakukan penundaan penghitungan di TPS Kecamatan Bojonegara.
"Yang tadinya penghitungan kan di tanggal 14 Februari dari mulai selesai pemungutan jam 1 kemudian penghitungan tapi di satu TPS di Bojonegara itu tidak bisa dilakukan penghitungan suara. karena ada empat KPPS tumbang satu pengawas TPS tumbang dibawa ke klinik jadi prosesnya tidak bisa, PPS yang lain juga tidak bisa backup. Makanya dilanjutkan esok hari jam 7," ucapnya.
