Network
"Kami minta hari Jumat risalah itu harus sudah selesai dibuat, supaya nanti kami bisa laporkan kepada Polresta Serang Kota, bahwa ada penghilangan aset," tuturnya.
Namun, dia memastikan, sebagian aset atau tanah yang digunakan oleh pengelola THM tersebut merupakan milik negara atau pemerintah, sehingga tidak dibenarkan jika dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
"Tapi, sebagian aset itu memang punya negara, punya pemerintah. Kami harus membuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan serta dokumen yang membuktikan bahwa tanah itu aset milik Pemkot Serang," ucapnya.
Apabila terbukti jika aset itu benar-benar milik Pemerintah Kota Serang, pihaknya akan membongkar habis seluruh bangunan dan membawa oknum yang terlibat ke ranah hukum pidana Tipikor.
Sebab, dalam kasus tersebut oknum yang melakukan dugaan penggelapan aset merupan pegawai pemerintahan.
"Kami bongkar dan bawa ke ranah hukum sebagai penggelapan aset negara. PNS harus tertib dan menjaga aset, bukan malah menggelapkan hingga melakukan alih fungsi," ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Serang Bongkar Paksa Tempat Hiburan Malam di Kalodran
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Kota Serang Subagyo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan secara gamblang jika tanah tersebut milik Pemkot Serang.
Namun, dipastikan sebagian aset merupakan milik negara, khususnya yang memakan garis sempadan irigasi.
"Jadi nanti kami telusuri dulu, kami cari data-datanya. Karena diduga, aset itu tidak masuk dalam laporan, karena sebelumnya adalah pemerintahan desa dan diganti menjadi kelurahan. Tapi, mereka itu menggunakan sebagian tanah irigasi, dan itu punya negara," tuturnya.***
