Network
KABAR BANTEN – Bangunan baru hasil revitalisasi Kantor Gubernur Provinsi Banten di KP3B yang terlihat megah menuai kritik.
Kabarnya, bangunan itu menelan anggaran kurang lebih Rp6,6 Miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
Menurut Anggota DPRD Provinsi Banten Ali Nurdin, pembangunan fisik yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebaiknya tidak perlu dilakukan.
Baca Juga: DPRD Banten Tunggu Arahan Pusat Soal Masa Jabatan Pj Gubernur Banten
“Hal hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik yang belum tentu juga memenuhi rasa keadilan masyarakat engga usah,” ujar Ali kepada Kabar Banten pada Rabu 28 Februari 2024.
Iapun mengaitkan kemegahan gedung tersebut dengan yang dihadapi masyarakat yaitu mahalnya harga sejumlah bahan pokok.
Dengan demikian harusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten peka terhadap persoalan tersebut.
“Prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dulu. Supaya swasembada beras terpenuhi, kemudian stok beras terpenuhi untuk wilayah Banten. Itu penting,” katanya.
Baca Juga: Masa Jabatan Pj Gubernur Al Muktabar Berakhir Sebelum Pilkada 2024, Banten Dipimpin Siapa?
Kecuali katanya, program pembangunnya yang bersifat kebutuhan masyarakat secara umum.
