Network
KABAR BANTEN – Pj Gubernur Banten Al Muktabar menanggapi sorotan Anggota DPRD Provinsi Banten Ali Nurdin soal revitalisasi kantor gubernur yang tidak pro rakyat.
Program revitalisasi Kantor Gubernur Banten dengan megah tersebut menelan anggaran kurang lebih Rp6,6 Miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
Menurut Al Muktabar, bahwa program yang dilaksanakan termasuk pembangunan Kantor Gubernur Banten yang megah tersebut merupakan perencanaan yang dirumuskan bersama DPRD Banten.
“Tolong dilihat dari sudut pandang positif ya. Bahwa pada dasarnya semua yang kita lakukan kegiatan pembangunan itu adalah kesepakatan pemerintahan daerah namanya. Pemerintahan daerah itu Gubernur dan DPRD,” ujar Al Muktabar di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu 6 Maret 2024.
Dengan demikian, katanya, tidak ada program pembangunan yang dilaksanakan atas keinginan satu pihak, tetapi melalui kesepakatan antara dirinya sebagai Pj Gubernur Banten dan DPRD Banten.
"Jadi tidak ada pembangunan yang oleh sendiri. Jadi produk perencanannya itu adalah perencanaan bersama,” katanya.
Termasuk revitalisasi Kantor Gubernur Provinsi Banten yang terlihat megah hingga menjadi sorotan Anggota DPRD Banten.
"Bahwa ada perbaikan disana situ tentu bagian yang tadi adalah kesepakatan bersama itu mengingat perencanaan untuk dilaksanakan,” ucapnya.
“Jadi itu bagian dari pola perencanaan dan juga pada perhatian pada fokus-fokus yang lain tentu telah kita pikirkan bersama, bagaimana infrastruktur, bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana Stunting, bagaimana kemiskinan, gizi buruk, kemudian investasi dan semua tematik tematik itu menjadi fokus kita,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Banten Ali Nurdin mengatakan, pembangunan Kantor Gubernur Banten tersebut, belum tentu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
Iapun mengaitkan kemegahan gedung tersebut dengan yang dihadapi masyarakat yaitu mahalnya harga sejumlah bahan pokok.
Menurutnya harusnya Pemerintah Provinsi Banten peka terhadap persoalan tersebut.
“Prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dulu. Supaya swa sembada beras terpenuhi, kemudian stok beras terpenuhi untuk wilayah Banten. Itu penting,” katanya.
Kecuali, katanya, program pembangunnya yang bersifat kebutuhan masyarakat secara umum. Tetapi jika hanya membangun perkantoran dengan mengutamakan kemegahan menurutnya tidak tepat.
“Kalau membangunnya jalan jembatan danaw, saluran air masyarakat, drainase itu penting. Tapi kalau sekedar buat kantor ya nanti dulu lah. Pemimpin itu punya kepekaan, mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan yang bersifat kemegahan kantor,” katanya.
Baca Juga: Telan Anggaran Miliaran, Penataan Pendopo Gubernur Banten Dikritik Anggota Dewan
Soal pembangunan ini juga dikiritik Koordinator KMSB Uday Suhada yang menilai, kemegahan Kantor Gubernur Banten itu nampak kontras dengan ribuan rumah warga yang tidak layak huni di Banten.
“Tak perlu jauh-jauh untuk melihatnya, cukup keliling di Kota Serang, pasti kita temukan pemandangan memilukan itu. Belum lagi di kabupaten/kota lainnya, terutama di wilayah Banten Selatan,” katanya.***
