Network
Disinggung apakah modal yang diberikan Pemprov Banten cukup untuk Bank Banten, dia tak menjawabnya secara tegas. Menurutnya sebagai lembaga keuangan Bank Banten pasti membutuhkan modal secara terus-menerus.
"Jika memang dengan right issue ada rasio kecukupan modal kita dari 8 persen naik menjadi 45 persen, pada saat kita ekspansi kredit membeli aset atau segala macem, 45 persen ini akan turun. Otomatis kan pasti butuh modal terus, karena sekarang untuk buku satu saja rasio kecukupan modal minimal 10 persen, jadi kita harus ngejaga itu terus," ucapnya.
Baca Juga : Status BDPK Belum Dicabut, Bank Banten Masih Diawasi Khusus
Manajemen tentunya berharap asupan modal yang masuk sebesar-besarnya. Sehingga tidak terlalu memikirkan kebutuhan modal dikemudian hari.
"Apalagi ada POJK tahun 2018 kalau enggak salah di situ ada kewajiban modal inti Rp 3 triliun di tahun 2023 atau 2024. Makanya masih ada waktu, semua bank sekarang apalagi BPD yang mengejar ke modal inti tadi. Makanya di RUPS kita (Bank Banten) di Februari kita minta persetujuan langsung dua kali PUT, PUT VI dan PUT VII. Biar nanti udah PUT VI apalagi kita sudah kabupaten/kota bergabung kita tidak perlu RUPS lagi, langsung adakan PUT VII untuk nyerap modal," katanya.
Terkait dengan pendapatan, marjin pendapatan Bank Banten sampai dengan Juni 2020 terhitung positif.
"Marginnya didapatkan dari pendapatan kredit dikurangi dengan beban bunga. Pendapatan bunga kredit masih lebih besar dibanding beban bunga," ujarnya.
Meski demikian, ia tak menampik operasional terbilang belum efektif pada masa Covid-19. Di mana mengharuskan dilakukan WFH dan lain-lain. Ditambah dengan kebutuhan operasional tambahan untuk kesehatan.
"Ada biaya kesehatan, biaya ini yang belum ditutupi seluruhnya. Kaya rapid test kan itu kita ketahui enggak gratis," ucapnya.***
