Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memberikan ultimatum atau peringatan kepada Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Serang yang membuka loket di kawasan Kota Serang Baru (KSB), dan dinilai melanggar aturan.
Terlebih, mereka merupakan perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya menjadi contoh taat aturan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengancam akan berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo apabila pihak DAMRI Serang menolak untuk ditertibkan.
Baca Juga: Damri Buka Trayek Baru Jakarta Blok M-Bandung, Catat Jadwalnya
"Saya tegaskan. Mulai besok, harus ada di terminal pakupatan, tidak ada penolakan, kalau sampai ada penolakan saya akan berkirim surat ke presiden langsung," katanya, usai inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan KSB, Rabu 20 Maret 2024.
Berdasarkan aturan undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaan pengangkutan harus sesuai dengan peraturan terkait menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal.
"Itu secara aturan perundang-undangan. Tidak boleh ada yang mendirikan terminal bayangan atau liar, dan ini tugas dari Pemkot Serang untuk menertibkan," ujarnya.
Dia juga menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi V untuk memanggil Direktur Utama (Dirut) DAMRI perihal pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaan cabang di daerah, khususnya Kota Serang.
Sebab, mereka dengan sengaja telah membuka loket pembelian tiket, serta menaikkan dan menurunkan penumpang bukan di area terminal resmi, melainkan terminal liar yang ada di kawasan KSB, Kecamatan Cipocok Jaya.
