Network
“Hal ini tak lain untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, SPIP merupakan salah satu unsur penilaian proses reformasi birokrasi. Unsur penilaian tersebut di antaranya manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Pencegahan Stunting, BKKBN Banten Gelar Pelatihan Bagi PKB
“Hasil penilaian maturitas SPIP tahun anggaran 2019 yang terdiri dari penilaian lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan penyelenggaraan SPIP yang merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan terus menerus, Perwakilan BKKBN Provinsi Banten berada pada peringkat pertama dengan nilai 3,285,” ujar Taufik.
Ia mengatakan, apabila penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan baik dan benar, akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara kegiatan pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan.
“Hal tersebut, diharapkan tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara dimana salah satu outputnya adalah tersedianya laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.***
