Network
SERANG, (KB).- Sepintas tak ada yang berbeda dengan pelaksanaan sidang paripurna di Gedung DPRD Banten, Jumat (7/7/2017). Namun, kejadian tak biasa mulai terasa beberapa saat sebelum rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota pengantar gubernur tentang raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 itu dimulai. Tiba-tiba sinyal ponsel hilang. Pantauan Kabar Banten, sejumlah pengunjung sidang tampak kebingungan sinyal ponselnya lenyap. Terlebih para wartawan media online dan radio yang sedang meliput paripurna tersebut kesulitan memposting berita. Beberapa di antaranya bahkan harus keluar dari area ruang paripurna untuk mencari sinyal. Belakangan diketahui bahwa lenyapnya sinyal ponsel tersebut karena sengaja di-jumper. "Kayaknya di-jumper ya, tapi baru kali ini. Biasanya normal-normal saja, namanya sidang paripurna kan terbuka untuk umum," ujar salah satu wartawan, Bayu Mulyana. Keluhan senada dikatakan jurnalis lainnya, Nasrudin Zahari. Ia mempertanyakan alasan jaringan sidang paripurna sampai harus di-jumper. "Saya ngalamin sudah beberapa kali, kemarin-kemarin di rapat-rapat tertutup sinyal juga seperti ini, di-jumper," kata Nasrudin heran. Informasi yang diperoleh, jaringan ponsel sengaja dilenyapkan oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Pemprov Banten. Kabarnya, hal itu juga merupakan instruksi gubernur. Namun, dikonfirmasi mengenai hal tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim membantahnya. Bahkan WH tak mengetahui istilah "jumper" yang ditanyakan awak media. "Jumper apaan, enggak ngerti saya, itu urusan DPRD. Masa gubernur ngurusin yang begitu, yang bener aja. Makan aja belum gue. Jumper-jumper apaan gue enggak paham," ujar WH sedikit berseloroh, ditemui seusai Salat Jumat di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, kemarin. Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian, Komari menjelaskan, jumper jaringan dilakukan untuk pengamanan informasi jika terdapat pertemuan yang sifatnya tertutup. "Apabila rapat-rapat pertemuan itu bisa juga diamankan, disterilkan, shingga informasi hanya ada di dalam, sifatnya untuk rapat-rapat tertutup. Paripurna kan terbuka saya pikir tidak perlu," ujarnya. Ia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan bidang persandian di Kominfo. "Mungkin mereka koordinasinya kurang. Itu hanya untuk informasi supaya tidak salah memanfaatkan, tidak salah penafsiran, sehingga terjadi berita tidak benar," ujarnya. Dewan protes Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah salah satu yang dibuat geram dengan kondisi tersebut. Menurutnya, rapat paripurna bukan rapat rahasia, dan boleh diketahui oleh publik. "Saya tadi bingung kenapa nih HP saya kok enggak ada sinyalnya. Saya matiin, terus nyalain lagi, tapi tetap enggak ada sinyal. Terus saya tanya ke Sekwan (sekretaris DPRD), ini kok sinyal enggak ada, apa di-jumper. Sekwan bilang enggak kok. Ternyata dapat laporan itu Disikominfo yang bikin," ujar Asep di ruang kerjanya, usai rapat paripurna. Sekretaris DPRD Banten EA Deni Hermawan juga membahas jumper tersebut bersama sejumlah jajarannya. Pihaknya kecewa dengan Diskominfo karena tidak berkoordinasi dulu dengan Setwan. "Harusnya koordinasi dulu dengan kita yang punya gedung. Saya tadi sempat ditanya Ketua (Ketua DPRD), saya jawab enggak. Ternyata enggak sengaja saya lihat di atas (lantai dua) ada alatnya dipasang. Itu main pasang aja, enggak bilang dulu," ujar Deni. Menurutnya, Diskominfo berlebihan menafsirkan instruksi Gubernur WH yang meminta ASN tidak memainkan dan menyalakan ponsel saat rapat berlangsung. "Ini berlebihan. Pak Gubernur itu hanya minta kalau rapat HP di-silent, jangan main HP," ujarnya. (H-42)***
-
Selasa, 21 Mei 2024 -
Network
-
