Network
SERANG, (KB).- APBD Banten Tahun Anggaran 2018 yang belum lama ini disahkan sebesar Rp 11,3 triliun menggambarkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Dari jumlah APBD tersebut, sebesar 65,59 persennya dialokasikan untuk pelayanan dasar yakni pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Hal tersebut mengemuka saat dialog Kelompok Kerja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy bertajuk "menakar arah pembangunan Banten 2018", di Sekretariat Pokja, Palima, Kota Serang, Kamis (7/12/2017). Turut Hadir Kepala Bappeda Hudaya Latuconsina dan Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan. "APBD 2018 itu menggambarkan bahwa belanja untuk kepentingan masyarakat agar bisa terlayani. Pelayanan dasar dikedepankan. Sehingga dari total APBD Rp 11,3 triliun itu 65,59 persennya ada di tiga poin pelayanan dasar yaitu pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan," kata Kepala Bappeda Hudaya. Ia mengungkapkan, peningkatan belanja modal APBD 2018 begitu signifikan yaitu naik Rp 1 triliun dari APBD 2017. "Seiring meningkatnya APBD kita, itu rupanya belanja langsungnya Rp 4,6 triliun. Ini luar biasa skali. Gubernur dan wagub cukup progresif di dalam belanja, untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Terhadap belanja langsung itu belanja pegawainya hanya 7 persen saja," kata Hudaya. Ia mengungkapkan, dari APBD dan APBN untuk bidang pendidikan totalnya sebesar Rp 32,48 persen. Alokasi infrastruktur Rp 29,27 persen, dan kesehatan 13,86 persen. "Pendidikan ini APBD dan APBN, itu masuknya di BOS. Tapi, kalaupun dihitungnya dari APBD sudah lebih 20 persen. Kalau diklaim harus 20 persen dari PAD. PAD kita kan Rp 5,6 triliun. Ketika dihubungkan dengan belanja pendidikan kita yang sebesar Rp 1,1 triliun, itu sudah 20 persen," tuturnya. Ia tak memungkiri, karena fokus pada 3 sektor tadi maka anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pelayanan dasar itu. "Ini kan menyangkut kebijakan. Ya, sementara yang lain dikurangi dulu. Sebenarnya prinsipnya (program-program lain) dilaksanakan, tapi tidak begitu fokus seperti yang tiga tadi. Kalau melihat program lain, enggak ada yang lebih serius (ketimbang tiga sektor). Kalau mau fokus dari awal sudah bisa dilakukan. Cuma kontrolnya kemaren kurang," kata Hudaya. Sementara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, rencana pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang telah dijadikan prioritas program dalam RPJMD Banten 2017-2022. "Dari pendataan yang kami lakukan, kita menemukan pelayanan dasar harus dilakukan perbaikan," katanya. APBD Banten yang sudah disahkan DPRD Banten telah memfokuskan tiga program tersebut “Yang paling utama kami sangat konsen pelayanan pendidikan lebih baik yang di dalamnya pelayanan administrasi, anggaran dan kualitasnya. Selain itu kami ingin melakukan revitalisasi lagi agar di tiap kecematan di Banten memiliki SMK/SMA sehingga kami menggelontorkan biaya untuk ruang kelas dan unit baru. Pak Gubernur ingin agar SMK/SMA negeri gratis. Di 2018 tidak ada lagi pungutuan di SMA/SMk negeri di Banten dalam rangka meningkatkan pengetahuan anak-anak Banten," kata Andika. Fokus selanjutnya pada bidang kesehatan. Andika mengaku, masih menemukan masyarakat yang belum tercover BPJS saat turun ke masyarakat. Bahkan kerap kali masyarakat harus bolak-balik mengurus administrasi ketika hendak melakukan pengobatan. "Ini sebuah keprihatinan kami agar Pemprov Banten melakukan langkah konkret untuk masyarakat yang tidak mampu berobat," ujarnya. Andika yakin bahwa program kesehatan dan pendidikan gratis. Sebab, program ini pernah dilakukan Gubernur Wahidin Halim saat memimpin Kota Tangerang. Bahkan kebijakan tersebut telah diadopsi Sumatera Selatan dan berhasil dilaksanakan sejak 2009. "Ini kebijakan untuk memberikan aksebilitas atau kemudahan bagi masyarakat Banten. Sumsel sudah lakukan ini sejak 2019, belajarnya dari mana? Kota Tangerang ternyata," katanya. Andika melanjutkan paparannya mengenai program pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, program ini untuk mendukung pembangunan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, untuk membuka akses pemerataan ekonomi dan menyelesaikan disparitas pembangunan antara Banten utara dan Banten selatan. "Pembangunan yang merata guna menunjang pemerataan ekonomi. Dan Pak Gubernur sudah sediakan Rp1,4 miliar khusus jalan dan jembatan yang jadi tupoksi Pemprov Banten," ujarnya. Sementara, Fitron Nur Ikhsan menyoroti peran media dalam upaya membentuk city branding untuk mendukung pemerintah daerah. “Pembanguan butuh city branding, dan saya ingin arus pembanguann lahir dari para dari jurnalis karena kualitas pembangunan bukan karena pembangunannya tapi komunikasi pembangunannya. City branding ada pada setiap tinta pena para jurnalis. Namun, pemerintah juga jangan alergi terhadap pemberitaan yang bernada kritis dari tulisan jurnalis," kata Fitron. (RI)***
-
Selasa, 21 Mei 2024 -
Network
-
