Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membeberkan alasan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018. Setelah disorot oleh mayoritas fraksi di DPRD Banten, pemprov merinci tingginya silpa disebabkan oleh sejumlah faktor seperti gagalnya pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy merinci, pengadaan lahan yang belum terealisasi tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, lahan kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), lahan unit sekolah baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), lahan pusat distribusi provinsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan serta lahan pengembangan untuk RSUD Banten.
"Ada beberapa kendala yang memang dihadapi dalam penyerapan anggaran, seperti pengadaan lahan. Pada prosesnya, kami kan melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sementara, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat itu pemilik lahannya," kata Andika usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga : Silpa APBD Banten Disorot
Karena adanya pelibatan BPN, kata Andika, maka harus ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah untuk proses ganti rugi atas lahan tersebut. Hal itu menyebabkan pemprov tidak bisa menentukan harga sendiri untuk pengadaan-pengadaan lahan yang akhirnya menjadi sumber tingginya silpa APBD 2018.
Namun demikian, pihaknya memastikan pengadaan lahan yang gagal tersebut akan segera dituntaskan oleh Pemprov Banten. Salah satunya, dengan menganggarkan kembali di APBD 2019.
"Silpa idealnya memang hanya 6 persen saja dari jumlah APBD. Tapi, karena pada pelaksanaannya, kami terbentur oleh realisasi sejumlah program-program ini. Dan ini sudah kami anggarkan kembali pada 2019," ujarnya.
Pada saat menyampaikan nota jawaban gubernur atas tanggapan fraksi DPRD, Andika menjelaskan bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2018 yang hanya mencapai 88,91 persen sudah dilakukan dengan berbasis money follow program prioritas. "Fokus pembangunan diarahkan untuk urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial," tuturnya.
Kemudian, terkait dengan rendahnya realisasi belanja tak terduga sebagaimana yang ditanyakan oleh Fraksi Partai Hanura, Andika mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan terbentur oleh proses pencairan anggarannya. Sebab, anggaran tersebut khusus diperuntukkan bagi kejadian bencana dan kejadian lainnya yang di luar prediksi.
