Network
SERANG, (KB).- Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Serang saat ini telah masuk dalam tahapan penyelesaian 50 persen. Kegiatan penyaluran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) tersebut lebih mengandalkan kepada swadaya masyarakat. Mulai dari pembangunan jalan hingga pembebasan lahan untuk sebuah bangunan.
Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang Iphan Fuad menjelaskan, dari program tersebut, ada mekanisme terkait pengajuan tahapan dan pertanggungjawabannya, seperti petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (jukni) dalam pelaksanaan Kotaku.
"Memang bentuk swadaya masyarakat pada program Kotaku ini bisa berupa uang tunai atau pun berupa tenaga dan lainnya, misalnya untuk pengerjaan fondasi butuh upah berapa dan dibayarkan berupa bahan. Seperti upah pekerja Rp 5 juta, itu kami berikan bahan bangunan, seperti batu atau semen. Karena kan ini sifatnya swadaya," katanya, Selasa (17/9/2019).
Dari jumlah keseluruhan bantuan, ujar dia, itu tidak diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai. Sebab, pekerjaan tersebut, dilakukan secara swadaya, karena program tersebut, dilakukan dari rakyat, untuk rakyat, dan kepentingan rakyat tersebut.
"Dari jumlah rupiah itu kan dikonversikan kepada swadaya masyarakat. Jadi, mereka tidak mendapat upah, karena upahnya sudah berbentuk lain atau bahan. Jadi, BKM kami ini bukan fiktif, kami pun punya detail datanya," ucapnya.
Ia mengatakan, program Kotaku sebelumnya juga terbilang berhasil seratus persen, dengan melibatkan BKM yang ada. "Karena, perubahan secara fisik sudah sangat jelas terlihat. Mulai dari jalan yang sudah terawat, saluran pembungan, dan lainnya," tuturnya.
Untuk anggarannya, dia menuturkan, sebesar Rp 34,5 miliar yang diberikan oleh pusat. "Yang kami terima itu 70 persennya, sisanya setelah kami melaporkan pengerjaan di tahap 50 persen. Itu baru dilakukan pencairan 30 persennya," katanya.
Sementara itu, Asisten Koordinator Kotaku Bidang Kelembagaan dan Kolaborasi Dadan Hamdani mengatakan, Kotaku sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan secara numerik berhasil. Dari kekumuhan 384 hektare yang tersebar di 6 kecamatan dan 67 kelurahan, hanya tersisa sekitar 20 hektare.
"Untuk program tahun ini saja, kami hanya menyisakan 20 hektare kekumuhan. Itu pun tersebar di berbagai kelurahan. Tapi, memang yang paling besar berada di Kecamatan Kasemen," ujarnya.
