Network
SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang mengungkapkan, proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Serang yang bersumber dari dana bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 60 miliar terpaksa dibatalkan.
Hal tersebut dikarenakan bangub tahun ini dialihkan untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) oleh Gubernur Banten.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Serang Mohammad Hanafiah mengatakan, surat edaran Gubernur Banten terkait dengan pergeseran bantuan keuangan untuk penanganan Covid-19 tersebut, telah dikeluarkan pada Sabtu (11/4/2020).
Adapun bantuan gubernur yang masuk ke DPUPR semuanya senilai Rp 60 miliar dari total Rp 80 miliar untuk Pemkab Serang.
"Semuanya (Rp 60 miliar) buat jalan, jadi terkurangi (anggaran) buat jalan kami, saya belum inventarisir untuk yang kaya gini, saya mau ngumpulin teman-teman di Binamarga, evaluasi lagi kira-kira dampaknya bagaimana ini terkait dengan bantuan gubernur atau bantuan keuangan ini," katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruang kerja, Senin (13/4/2020).
Namun, meskipun ada pergeseran anggaran, dia tidak keberatan. Sebab, sumber anggaran teersebut, dari Provinsi Banten, tentunya itu sudah menjadi kewenangan Pemprov.
"Bagaimana mungkin kami keberatan, sumber dananya dari provinsi, provinsi yang menyatakan begitu, yang punya dananya (provinsi), sama kaya DAK (dana alokasi khusus) yang punya dana pusat total Rp 31 miliar. Ini sama yang bangun kaya DAK lagi proses," ujarnya.
Ia menuturkan, untuk sumber dari DAK ada sembilan pekerjaan. Empat lokasi untuk jalan sepanjang 8,2 kilometer dan lima lokasi untuk proyek irigasi. Total anggarannya mencapai Rp 31 miliar.
"Itu enggak bisa diproses, karena sedang lelang keluar edaran Menkeu (Menteri Keuangan), jadi tidak bisa diproses. Kecuali kalau sudah ada kontrak, kebetulan semua masih tunggu seminggu lagi paling jadi (kontraknya)," ucapnya.
Sementara, Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Serang Okeu Oktaviana menuturkan, akibat pergeseran bantuan gubernur tersebut, kegiatan lelang sembilan paket pekerjaan jalan kabupaten dibatalkan.
