Network
SERANG, (KB).- Tim Advokasi dan Kebijakan Publik Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten melayangkan surat somasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim.
Somasi tersebut dilayangkan sebagai sikap atas pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Informasi yang dihimpun, surat somasi tersebut bernomor Nomor 009.PKC-V.V-06.02.03.A-0.05.2020, dilayangkan pada 13 Mei 2020.
Ketua Tim Advokasi dan Kebijakan Publik PMII Banten Mahruz Ali mengatakan, pemindahan RKUD merupakan keputusan sepihak yang diputuskan Gubernur Banten tanpa melalui konsultasi legislasi dan pelibatan stakeholder lain.
“Gubernur memutuskan pemindahan RKUD secara sepihak tanpa melihat ke depan bagaimana Provinsi Banten bisa lebih maju karena mempunyai Bank sendiri yang dikelola oleh Provinsi Banten,” katanya.
Pihaknya merasa keputusan yang diambil Gubernur Banten menunjukan pemprov tidak komitmen dalam menjaga dan mengembangkan aset daerah serta melanggar pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketua Umum PKC PMII Banten Ahmad Solahudin menegaskan, Somasi dilayangkan sebagai peringatan keras untuk Gubernur Banten agar dapat mengkaji ulang dan melakukan penyelamatan aset daerah dan marwah keuangan Provinsi Banten.
“Ini peringatan keras, apabila Bapak Wahidin Halim mengabaikan atas somasi ini, maka kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Eneng Nurcahyati mengatakan, pihaknya belum menerima somasi yang dilayangkan oleh PKC PMI Banten.
"Belum (menerima), coba nanti saya tanya ke Biro Hukum. Biasanya kalau begitu langsung ke Biro Hukum," ucapnya.
