Network
SERANG, (KB).- Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten mengatakan "rapid test" tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Justru FSPP Banten dalam maklumatnya meminta bantuan pemerintah membantu ketika pesantren dibuka.
"Penolakan rapid test perlu dipahami dalam konteks kekhawatiran adanya alat yang tidak valid dan ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai tes secara mandiri sebagai dampak sosial ekonomi Covid-19," kata Sekjen FSPP Provinsi Banten Fadlullah menyikapi adanya penolakan rapid test yang dilakukan pengurus FSPP Kota Serang.
Ia menjelaskan dalam maklumatnya FSPP meminta agar kiai pimpinan pondok pesantren berkordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas melakukan pemeriksaan kondisi umum kepada santri saat santri masuk pesantren.
"Khusus santri dari wilayah yang terpapar Covid-19 dilakukan rapid test dan Swab. Dinkes sudah komitmen melakukan simulasi kepada pesantren yang bersedia melakukan rapid test gratis sebanyak 20.000 orang," kata Fadlullah.
Baca Juga : Informasi Bahaya Covid-19 Simpang Siur, Penolakan ‘Rapid Test’ Meluas
Selaku Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 MUI Provinsi Banten , Fadlullah mengatakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam pada musim pandemi, memisahkan warga yang sakit dan sehat.
"Ini dimaksudkan agar kita mencegah penulauran penyebarluasan Cpovid-19," katanya.
Ia menjelaskan pemisahan itu harus tahu persis siapa saja yang sakit. Menurut dia, untuk tahu siapa sakit harus melakukan pemeriksaan.
"Kalau pemeriksaan tidak cukup, pengecekan yang bersifat khusus. Tes cepat mengetahui kondisi sehat dan sakit. Ketika reaktif perlu penanganan khusus," katanya.
Ia menuturkan apa yang dilakukan pemerintah terkait rapid test, dimaksudkan untuk menolong masyarakat.
