Network
Minim sosialisasi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri menuturkan, munculnya berbagai penolakan dari masyarakat, karena minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Bukan hanya tentang rapid test, bahkan kenormalan baru masih kurang sosialisasi.
"Sebetulnya, kami menghadapi new normal belum siap. Karena, pemahaman masyarakat juga seperti itu. Bagaimana masyarakat akan disiplin kalau pemahamannya belum bagus," tuturnya.
Baca Juga : Informasi Bahaya Covid-19 Simpang Siur, Penolakan ‘Rapid Test’ Meluas
Dari informasi yang diterimanya, ketakutan para kiai, karena petugas yang datang ke pesantren tanpa membawa surat tugas, ditambah banyaknya informasi yang menyatakan di media sosial, bahwa rapid test bisa menularkan virus, sehingga menambah takut para kiai.
"Kami juga minta Dinkes, agar petugas yang datang ke ponpes itu harus dibekali surat tugas yang jelas dan saya harap masyarakat juga menerima rapid test sebagai identifikasi awal penularan Covid-19. Memang akurasinya tidak 100 persen, tapi setidaknya ada hasil," katanya.
Atas dasar tersebut, dia mendesak Pemkot Serang bisa menyampaikan edukasi dan sosialisasi yang masif dan tepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan pentingnya rapid test.
"Makanya, kedisiplinan itu harus dimulai dari pemerintah, sehingga masyarakat bisa melihat itu," ujarnya. (Masykur/SJ)*
