Network
SERANG, (KB).- Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten keberatan atas rencana pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) yang kabarnya hingga 50 persen. Sebab, pemotongan tersebut akan berdampak pada kondisi keuangan mereka.
Seorang ASN di Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, banyak ASN Pemprov Banten yang keberatan atas rencana pemangkasan tukin hingga mencapai 50 persen. Jika itu terjadi mereka akan kewalahan memenuhi kebutuhan salah satunya untuk pembayaran kredit.
"ASN pemprov menangis karena pada ambil kredit yang angsurannya dari tukin. Sedangkan pihak pimpinan daerah belum ada koordinasi dengan bank pemberi kredit," katanya, Kamis (25/6/2020).
Ia sendiri memiliki tanggungan kredit ketiga lembaga perbankan yaitu Bank Banten, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Serang dan BPR Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang. Pengambilan kredit tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mulai dari biaya anak kuliah hingga perbaikan rumah. Ia merasa bingung untuk membayarnya jika tukin benar-benar dipangkas.
"Kredit di Bank Banten sekarang kan sudah dipindahkan ke BJB. Setiap bulan saya dipotong BJB Rp 4,7 juta, BPR Serang Rp 3,6 juta dan BPR Balaraja Rp 5,4 juta. Nah kalau sekarang tukin saya dipotong 50 persen bagaimana," ujarnya.
Baca Juga : APBD-P Banten 2020 Diproyeksi Turun, Tukin ASN Pemprov Dipangkas
Biasanya ia masih mengantongi Rp 13 juta dari sisa pemotongan untuk pembayaran kredit. Dia pesimistis bisa mengantongi uang tersebut jika tukin dipangkas. "Intinya masih ada sisa. (Kalau sekarang dipangkas) bisa jadi nombok," ucapnya.
Senada, ASN di salah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya mengatakan, dirinya menerima banyak keluhan dari teman-teman seprofesi atas adanya rencana pemotongan tukin. "Lieur (pusing) ini sama teman-teman, pada protes," tuturnya.
Ia tak menampik jika tukin menjadi salah satu sumber pendapatan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, dirinya pasrah jika akhirnya tukin benar-benar dipangkas. "Kalau tukin dipotong 50 persen alangkah baiknya difasilitasi relaksasi pinjaman," katanya.
Tukin bulan Mei juga hingga kini belum cair. "Sampai sekarang tukin untuk bulan Mei belum juga cair," ujarnya.
