Network
"Tadi saya sampaikan keterlibatan kami sekarang ini akan seperti apa ke depan. Terutama terkait surat keputusan (SK) teknis yang ada di pemkot, kan minimal harus ada regulasinya dulu. Selama ini pun koordinasi kami dengan satker sangat intens, maka kami mau merumuskan lagi untuk perencanaannya ke depannya," ucap Iwan.
Pantau penyaluran bantuan
Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin meminta BPPW Provinsi Banten agar melakukan pengecekan di lapangan terkait penyaluran bantuan pengentasan kawasan kumuh agar tepat sasaran. Bantuan tersebut, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Tentunya harus dilakukan secara benar dan harus tepat sasaran. Kemudian, kami pun harus lihat ke lapangan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga bantuan ini bermanfaat. Selain itu, bantuan juga diharapkan mampu mengentaskan kekumuhan di Kota Serang," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Serang mendapat beberapa bantuan pembangunan dari BPPW Provinsi Banten. Pertama, penataan skala permukiman kumuh di kali sultan dan bantaran sungai Karangantu dengan anggaran Rp 10 miliar.
"Kemudian, penataan skala lingkungan permukiman kumuh di Taman Baru, Cipare dan Kilasah dengan anggaran Rp 3 miliar," ucapnya.
Selanjutnya, pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Penunjang Wisata (KPW) Banten Lama sebesar Rp 12,5 miliar dan pembangunan jamban keluarga yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BPPS) sebesar Rp 200 juta.
"Akan tetapi, masih ada sebagian jalan dan kawasan yang perlu ada penataan," tuturnya. (Rizki Putri/RI)*
