Network
SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan keluhannya terkait status honorer kategori dua (K2) dan murni di Kabupaten Serang yang jumlahnya masih cukup banyak dan belum juga memiliki status yang jelas terkait kepegawaiannya.
Hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di pendopo Bupati Serang, Senin (20/7/2020).
Dalam kunjungan tersebut hadir sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, jajaran pejabat eselon II Pemkab Serang, Kapolres Cilegon, Kapolres Serang kota, Kapolres Serang, dan Dandim 0602 Serang.
Tatu mengatakan, untuk tenaga honorer K2 jumlahnya ada 883 orang, kemudian honorer murni 3.161 orang. Pada mereka, pemkab hanya bisa memberikan insentif K2 Rp 700 ribu per bulan, dan honorer murni Rp 400 ribu per bulan.
"Komisi II mengapresiasi insentif yang diberikan. Karena menurut beliau di kabupaten kota lain banyak yang dibawah kecil dan ada yang tidak berikan," ujarnya kepada Kabar Banten.
Namun dalam hal ini kata Tatu, yang ia tekankan yakni status para honorer K2 akan seperti apa. Jika sebelumnya mereka hendak diserap menjadi P3K, namun sampai saat ini masih belum realisasi.
"Kemudian rekrutemen saya sampaikan bahwa K2 dan honor murni sebagian besar sudah mengabdi belasan tahun. Kalau rekrutmen umum tidak adil buat mereka apakah ada kebijakan lain di pusat misal untuk diatas 35 tahun seperti PTT (Pegawai tidak tetap) Kemenkes mereka diangkat jadi PNS. Kami memohon komisi II menyuarakan itu," katanya.
Selain masalah tersebut, pihaknya juga menyampaikan masalah blanko KTP-el yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia berharap keluhan itu bisa disampaikan komisi II ke Kemendagri.
Selanjutnya, perkara Pilkada, pihaknya juga menyampaikan terkait anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD). Untuk anggaran APD KPU sudah dicover oleh KPU pusat, sedangkan untuk Bawaslu, TNI dan Polri belum jelas.
