Network
"Kalau tidak ada dari pusat kami harus alokasikan anggaran yang ada dan kami harus mengatur karena PAD Pendapatan Asli Daerah kami turun drastis. Jadi anggaran yang ada plotnya harus digeser lagi agar tidak ada persoalan," tuturnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kunjungan yang dilakukan ke Kabupaten Pandeglang dan Serang tersebut dalam rangka kujungan kerja (Kungker) Komisi II. Sejak Jumat lalu DPR sudah masuk masa reses.
"Salah satu tugas reses adalah kungker baik melalui pribadi atau pun institusi," ujarnya.
Salah satu yang diawasi pada hari-hari terakhir ini yaitu pilkada. Pihaknya mendatangi beberapa daerah yang pilkada serentak 2020.
"Kita menilai dari informasi yang didapatkan dan laporan KPU, Bawaslu dan Pemda kita bisa menyatakan pilkada Kabupaten Serang cukup baik dan bisa terlaksana 9 Desember," katanya.
Kemudian disinggung soal honorer, Politisi Golkar itu juga sempat mendengar keluhan tersebut dalam diskusi. Menurut dia penanganan Pemkab Serang terhadap honorer sangat baik. Bahkan standarisasi gaji atau insentif juga relatif tinggi dibanding kabupaten kota lain.
"Kami juga terkejut dari sekitar 800 yang status K2 dan honorer biasa 3.000 itu ditangani dengan baik dan diberi insentif tinggi dibanding daerah lain. Bahkan ada yang tidak diberi sama sekali, tapi di pemkab sangat baik," tuturnya.
Doli mengatakan, di komisi II pihaknya selalu bicara dengan Kemenpan RB bagaimana terkait tenaga honorer di Indonesia agar bisa rampung di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan bicarakan status serta insentifnya.
"Kemarin ada 51 yang lulus sekarang sedang tunggu Perpres tunjangan dan gajinya," ucapnya. (DN)*
