Network
Pertimbangan pencabutan laporannya, menurut dia, setelah adanya mediasi dari Kemendagri untuk mencabut semua laporan polisi dari kedua pihak. Ia menyatakan, agar masalah yang memanas sejak Selasa (9/7/2019) tersebut, tidak memanjang dan tidak mengakar ke mana-mana.
"Sejak awal saya sampaikan hal ini jangan sampe berlarut-larut menjadi polemik, kami harus segera mengakhiri peristiwa ini. Tapi yang paling penting, untuk introspeksi seluruh aset-aset Kumham yang ada di wilayah Tangerang ini harus ditata dengan baik sesuai dengan administrasi negara," ujarnya.
Namun, dia masih menekankan segala bangunan dan tanah Kemenkumham yang berdiri di Kota Tangerang untuk diselesaikan secara aturan administratif yang benar, agar tidak lagi ada buntut pertikaian dari kedua belah pihak apalagi sampai mengganggu warga Kota Tangerang.
"Tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak lain harus sesuai prosedur yang ada baik itu melalui mekanisme hibah atau apapun, jadi harus sesuai ketentuan. Jangan sampai timbul temuan, menjadi catatan buruk bagi Kumham. Masa Kumham tidak taat pada hukum," ucapnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengimbau kepada kedua belah pihak, untuk segera mencabut laporan kepolisiannya. Sebab, hal tersebut juga sudah menjadi instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo, beberapa waktu lalu.
"Silakan saja, saya harap sih jangan dilanjutkan. Ini perintah Presiden juga, kalau kami sepakat nanti soal izin yang mengganjal diselesaikan di meja bareng-bareng. Toh, pihak Pemkot Tangerang sudah mencabut berkas laporan ke kepolisian terhadap Kemenkumham kan hari ini (kemarin, Kamis," tuturnya di kediamannya di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Ia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi, agar permasalahan yang terjadi di Kota Tangerang dapat segera terselesaikan. “Tadi sudah dibicarakan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi dari dua pihak untuk pembahasan yang lebih detail, mungkin di hari Senin atau Selasa,” kata pria yang akrab dipanggil WH tersebut. (DA)*
