Network
TANGERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang was-was menghadapi cuaca ekstrem dalam waktu dekat ini. Pasalnya, banjir akan kembali melanda jika hujan lebat yang mengakibatkan luapan air.
“Sebenarnya khawatir (banjir) karena memang prediksi sudah warning. Cuaca hujan lebat cenderung ekstrem menjadi perhatian kita,” ungkap Decky Priambodo, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Rabu (8/1/2020).
Ia menyampaikan, sebanyak 294 titik banjir pada awal tahun baru 2020 diakibatkan karena kali dan situ tak mampu menampung tingginya debit air. Bahkan, sejumlah tanggul pun jebol akibat meluapnya air. Decky mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus karena khawatir di sejumlah titik rawan banjir, seperti di kawasan Cipondoh dan Ciledug Indah.
“Kami berharap supaya curah hujan tidak seperti kemarin lagi. Kalau hujan kecil masih bisa jangkau,” kata Decky.
Pascabanjir, Pemkot Tangerang telah berupaya mengantisipasi banjir susulan. Menurut dia, pihaknya telah menerjunkan tim untuk memperbaiki sejumlah tanggul yang jebol. Namun, perbaikan tanggul yang jebol masih berdasarkan kemampuan. Terkhusus titik rawan banjir, menurutnya perbaikan tanggul hanya dengan menutupnya menggunakan karung yang diisi pasir.
“Ada empat titik yang jebol, baru kita tangani karena skalanya kecil. Kalau yang darurat besar, kita tutup dulu pakai pasir yang penting air enggak masuk lagi,” tandasnya.
Surati Kementerian PUPR
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tak mampu menangani perbaikan tanggul yang jebol di sejumlah titik. Ketidakmampuan ini membuat Pemkot Tangerang menyurati Kementerian PUPR.
“Ya, sudah menyurati Kementerian PUPR untuk permintaan berkaitan dengan kejadian banjir di luar kemampuan kita dalam mengatasinya. Kita membutuhkan bantuan,” ujar Decky.
Ia mengatakan, pascabanjir awal tahun baru 2020 yang merendam 294 titik, pihaknya telah menyurati Kementerian PUPR untuk membantu mengatasi persoalan banjir. Karena itu, dirinya meminta Kementerian PUPR turut berperan dalam memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol. Sebab, penanganan sejumlah sungai seperti Kali Cisadane, Angke, dan Cirarab kewenangannya berada di pemerintah pusat.
