PANDEGLANG, (KB).- Sektor pariwisata di Pandeglang mengalami kelumpuhan terkena imbas pandemi Covid-19. Apalagi sebelumnya, pariwisata di Banten khususnya Pandeglang mengalami kehancuran akibat tsunami Selat Sunda terjadi di penghujung tahun 2018.
Hal itu dikatakan seorang aktivis pariwisata Pandeglang Ade Ervin kepada Kabar Banten, Rabu (29/4/2020). Menurut dia, kondisi pariwisata saat ini sedang jatuh terkena imbas penyebaran Covid-19.
"Ya, ibarat pepatah 'Sudah Jatuh Tertimpa Tangga'. Baru saja sektor pariwisata mau bangkit pascabencana tsunami dua tahun lalu, kini kembali mengalami kelumpuhan dirundung kasus virus corona di awal tahun 2020," ujar Ervin.
Ia mengakui, dampak penyebaran virus corona memang sangat dahsyat karena tidak saja mengancam keselamatan jiwa manusia. Namun, virus ini juga membuat lumpuh sendi perekonomian di 210 negara.
Di Indonesia sendiri Covid-19 membuat tingkat perekonomian masyarakat menurun drastis. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penanganan virus corona untuk melindungi keberlangsungan hidup masyarakat.
Sementara di Banten sendiri, kasus Covid-19 berdampak buruk terhadap pembangunan pariwisata, industri, perdagangan, pekerjaan umum seperti jasa konstruksi dan angkutan transportasi. Namun yang paling relatif aman adalah sektor pertanian dan perikanan.
Namun dari sisi pengembangan usahanya sulit dikembangkan karena tersandera oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Iya ini bisa dibilang musibah dan cobaan, karena sebelumnya Banten dilanda tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018," ujarnya.
Ia menilai, pengembangan pariwisata di Banten, khususnya Pandeglang belum mengalami kemajuan. Sebab, baru mau bangkit saja, pariwisata tenggelam terdampak kasus wabah corona.
"Saat ini Covid-19 berdampak buruk bagi pengusaha perhotelan, wisata umum, travel, tour guide dan para pekerjanya, termasuk masyarakat pariwisata," ujarnya.
Selaku masyarakat pariwisata, Ervin telah berkoordinasi dengan relasi di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melobi berbagai bantuan. Sebab, daerah lain seperti Provinsi Bali, Yogyakarta dan Jabar sudah mendapatkan bantuan dari kementerian pariwisata.
Anehnya, pelaku pariwisata di Banten tidak mendapatkan bantuan. Ini terjadi karena sampai saat ini tidak ada satu pun pengajuan dan permohonan bantuan dari Banten ke Kementerian pariwisata, sehingga pemerintah pusat menganggap tidak terjadi apa-apa terhadap masyarakat pariwisata di Banten.
Ervin berharap ke depan Pemprov Banten untuk membentuk pusat krisis pariwisata provinsi. Hal itu akan berguna bagi pemerintah disaat kondisi kepariwisataan sedang terpuruk.
"Jadi, melalui pusat krisis pariwisata inilah dapat dilaksakanan penanganan kedaruratan pariwisata," ujarnya. (EM)*