KABAR BANTEN - Setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi impor benih lobster, siapa pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan masih jadi teka-teki.
Apalagi, Partai Gerindra juga tidak mengusulkan siapa pengganti Edhy yang merupakan kadernya tersebut.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada pembahasan terkait siapa yang akan menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan, Gerindra tidak mengusulkan nama pengganti Edhy di kabinet.
Baca Juga: Hasil Suap Menteri Edhy Prabowo untuk Beli Tas LV Hingga Jam Tangan Rolex di AS
“Karena menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi menunjuk seorang menteri. Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri KKP karena kami tidak mengusulkan nama pengganti dan diserahkan kepada Presiden," kata Dasco di Jakarta, seperti dikutip Kabar Banten.com dari Antaran Rabu 17 Desember 2020.
Baca Juga: Hakordia dan Pilkada Serentak 2020, Ketua KPK: Cegah Jual Beli Suara dan Suap-menyuap
Dasco juga merespon terkait kabar bahwa dirinya akan menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP. Menurut dia, dirinya merasa tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan sehingga tidak mungkin menjalankan tugas yang tidak dikuasainya.
"Saya tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan sehingga tidak mungkin saya menjankan sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik," ujarnya.
Nelayan minta menteri baik
Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia Kajadin menginginkan Presiden Joko Widodo dapat memilih sosok yang memiliki rekam jejak yang baik untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan definitif selanjutnya.
Baca Juga: Turun ke Pasar Rau Kota Serang, Petugas Gabungan Temukan Harga Beberapa Bahan Pokok Naik
Dia mengutarakan harapannya agar Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dipilih Presiden adalah figur yang mempunyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan.
"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," kata Kajidin.
Baca Juga: Pertumbuhan Melambat, IPM Banten 2020 Peringkat 8 Nasional
Ia berpendapat, sejumlah kebijakan yang selama ini dinilai bermanfaat bagi nelayan dan pengusaha adalah regulasi tentang asuransi mandiri di mana KKP memberlakukan wajib asuransi bagi awak kapal ikan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan.
Selain itu, ujar dia, kebijakan lainnya yang bermanfaat adalah proses perizinan kapal ikan yang dibuat secara lebih transparan."Zaman Dirjen Perikanan Tangkap dijabat oleh Zulficar Mochtar, perizinan kapal telah dibuat transparan dan cepat," kata Kajidin.
Baca Juga: Dewan Soroti Protokol Kesehatan di Transmart Cilegon
Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati.
Baca Juga: Kabupaten Serang Capai Pertumbuhan IPM Tertinggi
Menurut Susan, mencabut regulasi bermasalah adalah syarat pertama dari kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara. Syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, kata dia, adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.
Tidak hanya itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha. "Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Sekjen Kiara.*