Aksi Gebuk di Depan KPK, Tuntut Penuntasan Mega Korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Bansos, Menko PMK Ungkap Ini

8 April 2021, 15:02 WIB
Aksi Gebuk (Gerakan Bersama Usut Korupsi) berlangsung di depan Gedung KPK, di Jakarta, Kamis, 8 April 2021. /Twitter @@QaillaAsyiqah

KABAR BANTEN - Aksi Gebuk (Gerakan Bersama Usut Korupsi) berlangsung di depan Gedung KPK, di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

Mereka menuntut mega korupsi BPJS Ketenagakerjaan, dana bansos, hingga Jiwasraya diusut tuntas.

Aksi Gebuk di depan KPK itu dilakukan dengan berorasi menggunakan mobil bak terbuka yang didesain dengan mimbar dan peralatan sound system.

Baca Juga: Yandri Susanto Diperiksa KPK, Ketua DPD PAN Kota Cilegon: Positif Thinking Saja

Aksi Gebuk di deoan KPK yang dikutip Kabar Banten dari akun Twitter @QaillaAsyiqah, dilakukan dengan cara berjalan dengan satu mobil bak yang bermuatan mimbar orasi dan soun system.

Dari spanduk yang melintang di kiri dan kanan mobil, nampak aliansi rakyat dan buruh Indonesia yang mengawal mobil bersama dua orang bertubuh besar mengawal kendaraan utama.

Baca Juga: Kronologi Cita Citata Bisa Jadi Pengisi Acara Kemensos Hingga Berurusan dengan KPK

Bukan hanya almamater kelompok massa, namun juga spanduk bertuliskan tuntutan agar megakorupsi tersebut diusut tuntas. ‘Serius Dong!!’ ditempel di bagian depan mobil utama. Suara orator tak henti-hentinya menyuarakan tuntutan mereka.

Baca Juga: Kunjungi Bank bjb, KPK Berikan Edukasi dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi

Sementara itu, Menko PMK yang juga menjabat Ketua Tim Pengendali Bansos, Muhadjir Effendi mengakui permasalahan yang menyelimuti bansos.

Sejumlah program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi gencar dikeluarkan pemerintah.

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, bantuan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga diskon dasar tarif listrik.

Baca Juga: Patuhi Arahan KPK, Iti Octavia Jayabaya Sebut Ribuan Aset Pemkab Lebak Telah Bersertifikat

Namun dalam pelaksanannya, program bantuan sosial (bansos) kerap menghadapi tantangan. Mulai proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, dan penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai.

“Hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Muhadjir dikutip KabarBanten.com dari kemenkopmk.go.id.

Muhadjir mengatakan, persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih terus disempurnakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), juga menjadi kendala dalam penyaluran bansos nontunai.

Baca Juga: Belasan Tahun Didera Masalah Ini, Pemkot Serang Minta Bantuan KPK

Oleh karenanya, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergitas antarpemangku kepentingan.

Muhadjir yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan DTKS.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Tulis Pesan Sebelum Dijemput KPK, Ajak Kepala Daerah Baru Dilantik Bekerja untuk Rakyat

“Inovasi digitalisasi diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos sesuai dengan yang ditargetkan,” kayanya.***

Editor: Yadi Jayasantika

Sumber: Twitter kemenkopmk.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler