KABAR BANTEN - Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto menyebut jika mafia tanah saat ini sedang tiarap.
Oleh karena itu keberadaan mafia tanah tersebut harus terus dibuat tiarap, sebab kasihan masyarakat jika tanahnya diserobot mafia tanah.
Hal itu diungkapkan saat memberi sambutan dalam kegiatan Gema Patas 2023 atau gerakan masyarakat pemasangan tanda batas yang dilakukan serentak di 33 provinsi se Indonesia, Jumat 3 Februari 2023.
Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pencanangan Gema Patas sebanyak 1 juta patok dilakukan di seluruh Indonesia di 33 provinsi.
Ia bercerita ketika awal dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR BPN, presiden menyampaikan ada tiga tugas utama yang harus diselesaikan.
Diantaranya percepatan PTSL dilakukan segera. Sebab tujuan PTSL adalah memberi kepastian hukum pada masyarakat. Termasuk hak ekonomi masyarakat.
"Sandang pangan papan itu hak dasar yang harus diberikan pada masyarakat," ujarnya dalam sambutan Gema Patas 2023 yang dipusatkan di Cilacap.
Untuk mempercepat progres PTSL pihaknya melakukan pemasangan patok serentak agar masing-masing individu yang punya wilayah bisa berikan kepastian dimana lokasi tanahnya.
Sebab kata dia, perihal tanah bisa memicu cekcok dengan siapapun. Bukan hanya dengan tetangga tapi juga dengan saudara.
"Dengan program pemasangan patok serentak dan akan dilakukan berkelanjutan kita kurangi masalah tanah supaya tidak ada cekcok," ucapnya.
Menurut dia pemasangan patok tersebut merupakan upaya untuk merealisasikan 126 juta bidang tanah di Indonesia agar bisa disertifikatkan.
Sebab pada tahun 2016 jumlah sertifikat tanah di Indonesia baru diangka 46 juta bidang.
Dengan demikian untuk mencapai 126 juta bidang, masih kurang 80 juta bidang tanah belum disertifikatkan.
Baca Juga: Ternyata Ini yang Jadi Alasan PKS Kabupaten Serang Siap Menangkan Anies Baswedan
Sementara ATR BPN hanya mampu memproduksi sertifikat tanah diangka 500 ribu tiap tahunnya.
Dengan angka tersebut maka untuk bisa menyelesaikan sisanya butuh waktu sekitar 160 tahun.
Untuk itu Presiden Jokowi kemudian mencanangkan PTSL agar dapat mempercepat sertifikasi tanah.
Sampai hari ini sudah 101 juta bidang tanah yang terpetakan dan sisanya hanya 26 juta bidang lagi.
"Kita cari terobosan dengan cara pemasangan patok serentak. Setelah semua tanah terdaftar kita akan deklarasikan," tuturnya.
Ia menargetkan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia bisa disertifikat. Jika sudah tersertifikasi maka ekonomi akan naik.
"126 juta bidang tanah target nasional 2025 realisasi sehingga tidak ada mafia tanah. Saya lihat data mafia tanah hampir semuanya sedang tiarap karena data Ombudsman data lama yang saya lihat," tuturnya.
Baca Juga: Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, 125 PTN Bentuk Satgas PPKS, Siapa Saja Anggotanya?
Ia mengajak agar mafia tanah terus dibuat tiarap. Sebab keberadaan mafia tanah menyusahkan masyarakat.
"Kalau bisa Pak Kapolres, Pak Danrem kita buat tiarap terus (mafia tanah) jangan bangun-bangun, nongol dikit gebuk, karena mafia tanah susahkan masyarakat kasihan rakyat. Tanah sumber kehidupan diganggu mafia tanah," ucapnya.
Tak jarang kata dia, mafia tanah datang ke kantornya dengan wajah memelas. Mafia tanah datang mengaku sebagai korban.
"Kita lihat saja Warkah buku tanahnya, ini mafia tanah sebenarnya langsung saya gebuk," katanya.
Kegiatan Gema Patas di Provinsi Banten juga dilaksanakan dan dipusatkan di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.
Dalam kegiatan itu hadir PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Kantor Wilayah BPN Banten Rudy Rubijaya, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa dan sejumlah pejabat lainnya. ***