Network
KABAR BANTEN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara soal wacana pengenaan PPN pendidikan dan komoditas sembako melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Wacana pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dan sembako menjadi polemik di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Abdul Muhaimin Iskandar, rencana pengenaan PPN pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca Juga: Pemerintah Minta Upeti, PKB Kabupaten Lebak Tolak Sembako dan Pendidikan Dikenakan Pajak
"Terutama dalam alenia ke-4," katanya dikutip KabarBanten.com dari dpr.go.id.
Jika pendidikan dikenakan pajak, menurut dia, tentu akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat,” ujar Gus AMI, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Lakukan Pendataan, Bapenda Pungut Pajak Penitipan Motor di Kota Serang
Dikatakan Gus AMI, wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat Reformasi dimana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen.
Setidaknya, itu dinyatakan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3).
Hal ini dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
”Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Baca Juga: Tingkatkan PAD, Bapenda Gali Potensi Pajak Parkir pada Toko Modern
Di sisi lain, kata Gus AMI, kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif PPnBM) 100 persen ditanggung pemerintah (DTP).
Karena itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut meminta pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako.
"Serta memberikan penjelasan yang terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut," katanya.***
