Network
KABAR BANTEN - Forum Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat Media Network atau Forum Pimred PRMN menyampaikan pernyataan sikap berkenaan dengan keputusan pemerintah yang memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.
Forum Pimred PRMN menilai PPKM Darurat Jawa-Bali yang diberlakukan sejak 3 Juli dan efektivitas masih jauh dari harapan.
Atas berbagai ketidakefektivan tersebut , Forum Pimred PRMN menyikapi keputusan pemerintah yang disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, dengan memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.
Ketua Forum Pimred PRMN Dadang Hermawan didampingi Sekjen Hari Setiawan mengatakan indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.
Dadang mengungkapkan pada 3 Juli 2021 atau hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat, angka positif Covid-19 sebanyak 27.913 kasus.
"Atau, rata-rata 7 hari terakhir 23.270 kasus. Setelah dua pekan dilaksanakannya PPKM Darurat, angka positif Covid-19 pada 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus. Atau, rata-rata 7 hari terakhir 44.145 kasus," jelasnya, Minggu 17 Juli 2021.
Ketidakefektifan PPKM Darurat itu, kata Dadang, masih diperburuk dengan coverage bantuan sosial (bansos) yang tidak merata, sehingga mobilitas masyarakat tidak sepenuhnya bisa dicegah.
Baca Juga: PPKM Darurat Kota Cilegon: Ribuan Kendaraan Diputar Balik, Ini Titik-titik Penyekatan di Kota Baja
Penyebabnya, ujar dia, banyak masyarakat yang harus tetap bekerja di luar rumah, khususnya pekerja sektor informal yang berpendapatan harian.
