Network
KABAR BANTEN - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) pada Selasa 24 Mei 2022 untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Namun demikian, kata Puan Maharani, DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres).
Jika Surpres sudah diterima DPR, kata Puan Maharani, DPR segera memulai pembahasan revisi UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Larangan Ekspor Dicabut, Puan Minta Pemerintah Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran
"Ya kita akan tunggu surat presiden (Surpres) dari presiden. Kemudian sesuai dengan mekanisme di DPR akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.
Puan mengatakan, revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Adapun, putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya meminta agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan.
Baca Juga: Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Raih Peringkat 3 Besar SEA Games 2021 di Vietnam
"Kami, tadi disampaikan pandangan dari pemerintah yang menyatakan bahwa ke depan ini bagaimana pembahasan UU PPP ini bisa langsung dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga nanti pelaksanaannya agar bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuai dengan aturan yang ada," kata Puan.
