"Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR," tuturnya.
Dia mencontohkan Jokowi periode pertama, yang basis relevannya sangat kuat. Namun ketika di DPR kurang dari 50 persen, maka sulit untuk melakukan konsolidasi pemerintahan negara.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menghadiri silaturahmi nasional sekaligus penandatanganan nota kesepahaman KIB di Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022 malam.
Dalam penjelasannya, dia mengatakan bawha kedatangannya terkait dengan pemilihan presiden yang akan digelar pada 2024. Sebab sebagai relawan, pihaknya spesialis dalam pemilihan presiden.
"2024 itu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu serentak, partai mengurusi pileg dan Projo spesialis Pilpres," kata Budi.***