Network
PANDEGLANG, (KB).- Palang Merah Indonesia (PMI) terus konsen melaksanakan aktivitas kemanusiaan di wilayah Kecamatan Sumur, Panimbang dan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang terdampak Tsunami Selat Sunda pada Desember lalu. Dengan menyalurkan voucher bagi korban Tsunami sebanyak 311 di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Panimbang 294 orang dengan besaran Rp 1 Juta, Jumat (6/12/2019).
Ika Rostika Marliah, Sekretaris PMI Pandeglang mengatakan, pengurus PMI Pandeglang bersama dengan PMI Banten, PMI Pusat serta International of Red Cross and Red Crescent Societie (IFRC) melaksanakan kegiatan Penukaran Voucher di wilayah kecamatan Sumur.
"Melalui program pemulihan (recovery) yang didukung oleh IFRC melalui PMI Pusat dan PMI Provinsi Banten ini kami tengah menjalankan kegiatan bantuan berbasis tunai Cash Transfer Program (CTP) bagi masyarakat penyintas Tsunami wilayah Sumur dan Panimbang, dimana warga yang telah mendapatkan kartu penerima manfaat (Voucher) bisa berbelanja pada toko-toko yang sudah bekerjasama dengan PMI dengan nominal voucher besarannya masing-masing satu juta rupiah," katanya.
Menurut Ika Rostika kegiatan tersebut, juga diikuti oleh Tim Community Engagement and Accountabiliy (CEA) atau Pelibatan Masyarakat dan Akuntabilitas untuk membuka layanan dalam meningkatkan akuntabilitas antara PMI dan Masyarakat.
Koordinator Layanan CTP Irfan Suryadi mengatakan, dalam penukaran voucher tersebut, terkait sosialisasi mekanisme penukaran voucher serta Distribusi Voucher yg telah dilaksanakan pada bulan lalu di dua wilayah.
"Sekarang kita lakukan penukaran voucher di dua wilayah, putaran pertama kita lakukan penukaran Voucher belanja untuk wilayah Kecamatan Sumur yang meliputi Desa Sumberjaya, Kertajaya, Tunggal Jaya, Cigorondong, Taman Jaya dan Ujung Jaya, Sedangkan di putaran kedua dilakukan di Wilayah kecamatan Panimbang yg meliputi Desa Citeureup, Tanjung Jaya, Mekarsari dan Kubang Kampil akan berlangsung minggu depan tanggal 10 hingga 14 Desember 2019 sebanyak 294 voucher," tuturnya.
Komandan Layanan CEA Aip Saripudin mengatakan, dibukanya layanan CEA untuk meningkatkan akuntabilitas dan tidak ada kesalahfahan antara PMI dan Masyarakat.
"Saya dan Tim membuka meja layanan pengaduan atau hal-hal yang kurang difahami warga, serta melakukan survei kepada penerima manfaat untuk mengetahui sejauhmana pemahaman masyarakat terkait voucher yang diterima dan seberapa besar manfaat bantuan yang diberikan PMI," ujarnya. (IF)*
