Network
"Sekarang Dinas Pendidikan mengirimkan surat-surat perihal klinik belajar. Klinik belajar ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kesulitan dan terkena dampak yang lebih dalam melangsung proses pembelajaran daring. Seperti anak SD kelas 6, yang akan melanjutkan jenjang selanjutnya, anak kelas 1 SD yang membutuhkan proses tatap muka secara langsung untuk belajar membaca dan menulis, dan sebagainya," ujarnya.
Wasis juga mengatakan belajar tatap muka di masa pandemi, Kota Serang punya pengalaman walaupun hanya beberapa hari. "Kami taat aturan karena waktu itu Kota Serang naik dari zona kuning ke orange," katanya.
Baca Juga : Pengentasan Pengangguran di Provinsi Banten Berantakan, Wahidin Halim Berkilah
Sementara anggota Komisi II DPRD Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, perihal kebijakan belajar tatap muka bukan hal yang wajib. Yang paling penting adalah bagaimana Dindikbu d melakukan evaluasi perihal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berlangsung.
"Yang akan didorong, yang paling penting adalah bagaimana mencari solusi apakah proses PJJ sudah efektif atau tidak sehingga tidak ada lagi asumsi-asumsi sehingga evaluasi yang ada menjadi basis atau panduan harus seperti apa ke depannya. Apakah perlu melakukan belajar tatap muka. Di Komisi II, kesehatan siswa lebih utama. Ketika PJJ di perbaiki untuk dioptimalkan kita tidak masalah, tetapi kalau memang dapat belajar tatap muka juga boleh," ujarnya. ***
