KABAR BANTEN - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI bahas “Pengendalian Subsidi Energi di Indonesia” dengan melibatkan Pakar Ekonomi, yang di antaranya adalah pakar kebijakan publik yang juga dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Gandung Ismanto.
Selain dari Untirta, hadir pula Senior Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, dan pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Nurkholis. Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Ketua BAKN Marwan Cik Asan.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan subsidi. Sementara, ada sekitar 40 persen penduduk terkaya menikmati hampir 40 persen subsidi
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Terpantau Aktif, Statusnya Naik, Warga Diimbau Tak Mendekat
Menurut Gandung Ismanto, problem utama dari kebijakan pengelolaan subsidi energi terletak pada kebijakan subsidi energi itu sendiri. Problem utama itu, adalah kebijakan yang mengandung risiko lebih besar dibanding kemaslahatan yang dihasilkan serta implementasinya.
Baca Juga: Ada Ruangan Khusus di Wisma Atlit, Diperuntukan untuk Apa Ya? Ini Penjelasannya
“Mengingat fungsi primernya, maka kebijakan subsidi akan lebih efektif diarahkan pada model by target, yang metodenya diintegrasikan dengan sejumlah skema yang telah dikembangkan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah,” kata yang merupakan salah satu dosen di Untirta tersebut.
Baca Juga: Soroti Investasi di Banten, Ini Yang Diharapkan Komunitas Pengusaha Anyer
Dalam pandangan dia, kebijakan subsidi energy by target sangat relevan dalam jangka panjang, dalam mentransformasi perilaku konsumtif masyarakat dan inefisiensi dunia usaha.
Baca Juga: Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Mulai Berlaku, Anggota Dewan ‘Tarik Rem’ Kunker Luar Daerah
“Termasuk BUMN. Meski demikian, subsidi by target ini dihadapkan pada tantangan untuk melakukan reformasi SJSN, JKN dan Sistem Ketahanan Bencana,” ucapnya.
Baca Juga: Dindikbud Kota Serang Akan Renovasi 5 SMP, Catat Lokasinya!
Hal hampir senada dikatakan Sunarsip, yang menurutnya pengendalian energi harus didekati dari dua sisi sekaligus, yaitu hulu (produksi) dan hilir (konsumen).
Baca Juga: Indonesia Dihantam Bencana, Menag Instruksikan Doa Bersama Lintas Agama
Pengendalian di hulu untuk menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), dan di hilir untuk menciptakan kebijakan penyaluran subsidi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Baca Juga: Ketahuan Sembunyikan Sabu di Aquarium, Pengedar Narkoba Dicokok Polisi Saat Tidur Pulas
“Subsidi energi dalam bentuk subsidi produk, cnderung lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Penerima subsidi justru kelompok penduduk yang mampu, sehingga menciptakan kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok mampu,” kata Sunarsip.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Belum Seluruhnya Terdistribusi di Kota Serang
“Menurut saya sudah tidak layak lagi dengan konsep penyaluran subsidi energi. Pemerintah perlu mengalihkan subsidi energi dan merasionalisasi dana kompensasi ke subsidi dan bantuan yang terarah ke sasaran penerima (by target),” ucapnya.
Baca Juga: IPI Siap Bergerak Pulihkan Pariwisata Nasional
Nurkholis menyampaikan metode pemberian subsidi yang masih berbasis komoditas tidak tepat sasaran dalam protect the poor. Masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan subsidi dan terdapat masyarakat yang tidak miskin dan rentan atau masyarakat mampu yang menerima subsidi.
Baca Juga: Pesta Tanpa Masker Raffi Ahmad, Pimpinan DPR Ko Mengapresiasi? Azis : Bagus Kalau Menyadari, Tapi
“40 persen penduduk termiskin hanya menikmati 36,4 persen subsidi, dan 40 persen penduduk terkaya menikmati hamper 40 persen subsidi. Terdapat anomali dalam dampak kebijakan subsidi dan cukai terhadap masyarakat miskin di Indonesia,” papar Nukholis.***