KABAR BANTEN - Vaksinasi gotong royong mulai dilakukan oleh pemerintah pada Selasa 18 Mei 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah pun saat ini mulai bersiap-siap untuk menyosialisakan kepada Industri sebagai sasaran vaksinasi tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi mengatakan, vaksinasi gotong royong baru akan mulai disosialisasikan pekan depan ke industri. Sebab kebijakan vaksinasi gotong royong tersebut baru muncul di pertengahan Mei 2021.
"Kami baru (Mei) memperoleh juklak juknis vaksinasi gotong royong dari Kemenkes dan perlu pemahaman lebih untuk disampaikan ke Industri," ujarnya kepada Kabar Banten, Rabu 19 Mei 2021.
Baca Juga: Di Kota Tangerang, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Diklaim Berikan Dampak Positif Pendapatan Usaha
Pada dasarnya kata Agus, vaksinasi gotong royong harus dilakukan melalui asosiasi seperti Kadin (Kamar dagang dan industri). Pembelian vaksin Covid-19 tidak bisa dilakukan langsung oleh perusahaan harus dikoordinir asosiasi.
"Teknisnya Kadin akan pesan dan memberikan informasi jumlah sasaran ke bio Farma setelah itu bio Farma akan keluarkan sejumlah sasaran. Pembayaran, baru pelaksanaan," katanya.
Agus mengatakan, biaya vaksinasi gotong royong akan ditanggung oleh perusahaan bukan perorangan. Intinya vaksinasi gotong royong diselenggarakan oleh perusahaan melalui asosiasi dan dilakukan oleh faskes (fasilitas kesehatan) di luar pemerintah.
"Kalau dari Kemenkes (biayanya) sekitar Rp500 ribu per dosis termasuk biaya pembelian vaksin dan jasa pelayanan dua kali vaksin jadi Rp1 juta. Jadi biaya vaksin Rp200 ribu, biaya pelayanan, plus PPN dan PPH jadi sekitar Rp400- 500 ribu per dosis," ucapnya.
Ia mengatakan, dalam hal ini Dinkes tidak bisa mengatur besaran biaya yang diperlukan. Sebab Dinkes hanya bisa mengatur mana faskes yang bisa memberikan pelayanan vaksinasi dan tidak.
"Kalau biaya dari asosiasi dan klinik dan bio Farma. Kalau jenis vaksinnya kita belum tahu tapi kalau tidak keliru harus beda dengan vaksin pemerintah," ucapnya.
Pelaksanaan vaksinasi sendiri akan dilakukan oleh faskes di luar milik pemerintah, yakni klinik dan RS swasta. Namun, sebelum memberikan vaksinasi, mereka harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari dinas kesehatan lebih dulu.
"Dinkes sudah melakukan monitoring pada klinik dan RS mana yang dapat melaksanakan vaksin secara standar," ucapnya.
Baca Juga: 1.477 Pelaku Wisata di Kabupaten Serang Jadi Sasaran Vaksinasi Covid-19
Total faskes yang ada di Kabupaten Serang mencapai 250 ditambah rumah sakit swasta. Namun demikian tidak semua bisa memberi pelayanan vaksinasi. Semua dilihat dari kesiapan SDM dan sarananya.
"SDM vaksinator harus bersertifikat, sarana penyimpanan vaksin dan pendistribusian vaksin harus siap, klinik sendiri harus ada ruang tunggu, observasi, pemberian vaksin, kalau kliniknya kecil tidak diberikan rekomendasi," katanya.
Ia mengatakan, vaksinasi gotong royong tersebut kemungkinan sudah bisa dimulai pekan depan. Akan tetapi semua tergantung ketersediaan vaksin yang dipesan sudah ada atau belum.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19, Belum Terima Vaksin AstraZeneca, Banten Masih Gunakan Sinovac
Sementara, Juru Bicara Covid 19 Reisa Broto Asmoro mengatakan vaksinasi gotong royong telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021.
Program vaksinasi ini diberikan kepada karyawan atau karyawati atau keluarga dan individu yang pembiayaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian penerima vaksin tidak dipungut biaya apapun juga.
"Program ini merupakan inisiatif dan niat baik dari kalangan perusahaan untuk mendukung percepatan capaian vaksinasi masyarakat Indonesia," ujar Reisa Broto Asmoro seperti dikutip Kabar-Banten.com dari akun Instagram @reisabrotoasmoro, Rabu, 19 Mei 2021.